Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki akses politik yang istimewa untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta yang mengalami pemotongan besar. Dalam acara silaturahmi bersama DPRD DKI Jakarta, anggota DPR RI, dan DPD RI di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (30/7/2026), Hidayat menyebut posisi Pramono sebagai kader PDI Perjuangan memberinya "jalur tol" ke pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Badan Anggaran Said Abdullah.
Jalur Komunikasi yang Lebih Cepat
Hidayat menjelaskan bahwa meskipun jumlah anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta di Badan Anggaran tidak banyak, Pramono dapat memanfaatkan hubungan partai untuk berkomunikasi langsung dengan para pimpinan. "Pak Gubernur pasti punya jalur-jalur tol gitu ya, tol yang sangat cepat gitu ya. Karena kalaupun Badan Anggaran pasti ada ketuanya. Nah, beliau tahu tuh Ketua Badan Anggaran itu siapa, gitu ya. Dan Ketua Badan Anggaran pasti ada Ketua DPR-nya. Apalagi, beliau bisa lebih tahu lagi," kata Hidayat.
Menurut HNW, komunikasi antarlembaga menjadi kunci dalam memperjuangkan kepentingan Jakarta, terutama terkait pemotongan DBH yang mencapai hampir Rp15 triliun. "Artinya ada jalur yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi," ucapnya.
Pemotongan DBH Rp14,997 Triliun Membebani APBD
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Ramly HI Muhamad, mengungkapkan besaran pemotongan DBH Jakarta sebesar Rp14,997 triliun. Angka ini sangat membebani penyusunan anggaran daerah karena Pemprov DKI harus kembali menentukan prioritas program. "Bersamaan anggaran dipotong Rp14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya yang harus dipotong," kata Ramly dalam acara yang sama.
Meskipun pemerintah pusat menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, kebutuhan pembiayaan di kedua sektor tetap tinggi. Program sekolah gratis misalnya, masih belum menjangkau seluruh siswa. Ramly mencatat sekitar 61 ribu siswa di Jakarta belum tertampung dalam program tersebut. "Jakarta ini yang lulus sama pagu yang dipersiapkan tidak berimbang, masih 61.000 siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis," ujarnya.
Program Sekolah Gratis Terhambat
Sebelumnya, Pemprov DKI bersama DPRD telah menambah jumlah sekolah gratis secara bertahap. Pada 2025, terdapat 40 sekolah gratis. Tahun 2026, DPRD mengusulkan penambahan menjadi 258 sekolah, namun karena keterbatasan anggaran hanya 103 yang disetujui. "2026 muncul lagi usulan 258 sekolah gratis, tapi ternyata yang disetujui adalah 103, masih kurang 150-an lagi. Kita kejar terus tapi anggaran sudah dipotong," ungkap Ramly.
Anggaran Kesehatan Juga Terdampak
Sektor kesehatan pun terkena imbas pemotongan DBH. Ramly menjelaskan Pemprov DKI berupaya meningkatkan kualitas layanan rumah sakit agar bersaing dengan negara tetangga, tetapi pengadaan alat kesehatan terhambat. "Teman-teman Dewan mengejar untuk mencicil alat-alat, tidak ada anggaran. Ini yang perlu kita sampaikan curhat kepada teman-teman dari DPR RI untuk dapat diperjuangkan," katanya.
Ramly berharap anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta turut memperjuangkan pengembalian sebagian DBH Jakarta. Tambahan dana tersebut akan membantu membiayai program prioritas daerah yang tertunda.
