Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana memastikan PKB selalu hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi yang sesuai dengan konstitusi. Ia menegaskan bahwa partainya berkomitmen menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
Komitmen Ekonomi Konstitusi di Harlah PKB ke-28
Pernyataan tersebut disampaikan Rusdi saat menyampaikan sambutan di Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi', yang merupakan bagian dari peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Acara ini mengusung tema ekonomi konstitusi yang menurut Rusdi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.
"Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi.
Gus Muhaimin: Orientasi Baru Ekonomi Prabowo Tepat
Sementara itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya, kebijakan ini merupakan hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Gus Muhaimin menjelaskan bahwa gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo, sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku, maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden. "Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ujar Gus Muhaimin.
Tantangan Implementasi Kebijakan Ekonomi
Meskipun demikian, Gus Muhaimin menilai bahwa tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Ia menyoroti aspek implementasi sebagai masalah utama yang perlu dibenahi. "Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.
Acara ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret bagi perbaikan kebijakan ekonomi ke depan, sejalan dengan amanat konstitusi dan kesejahteraan rakyat.
