Kota Surabaya menuntaskan uji coba pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital 2026 dengan capaian pendataan 99,94 persen. Dari proses itu, sekitar 119.000 kepala keluarga (KK) dinyatakan layak menerima bantuan sosial, sementara ribuan KK yang sebelumnya tidak terdata kini berhasil diidentifikasi.
Uji coba berlangsung pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026. Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan nasional yang mengimplementasikan transformasi sistem perlindungan sosial berbasis digital. Verifikasi penerima bantuan kini memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi face recognition yang terintegrasi dengan data lintas kementerian dan lembaga.
Transformasi Digital Perlindungan Sosial
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan bahwa penerapan Perlinsos Digital merupakan langkah penting membangun sistem perlindungan sosial yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Pihaknya mencontohkan proses verifikasi yang sebelumnya berbulan-bulan kini dapat dipangkas signifikan.
"Melalui penerapan sistem tersebut, proses verifikasi yang selama ini memerlukan waktu berbulan-bulan diharapkan dapat dipangkas secara signifikan menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi akan langsung menunjukkan tingkat kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial," ujar Wali Kota Eri, dikutip Jumat (31/7/2026).
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengerahkan 13.094 agen Perlinsos dalam pendataan tersebut. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, hingga berbagai unsur masyarakat.
Peninjauan Langsung Kepala Bakom RI
Keberhasilan itu diapresiasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari. Ia meninjau langsung pelaksanaan pendataan dan uji coba aplikasi di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). Menurut Qodari, digitalisasi bansos merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Qodari menegaskan bahwa anggaran perlindungan sosial senilai Rp1.300 triliun atau sekitar 30 persen APBN harus disalurkan tepat sasaran. Ia menyoroti dua persoalan besar yang selama ini terjadi, yaitu inclusion error dan exclusion error.
"Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima, dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, serta exclusion error di mana yang berhak justru terlewat," ujar Qodari.
Berdasarkan data aplikasi Sayang Warga, total kepala keluarga di Surabaya mencapai 1.004.298 KK. Dari jumlah itu, 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos, sementara 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri. Capaian pendataan secara keseluruhan mencapai 99,94 persen.
Menekan Inclusion dan Exclusion Error
Dari hasil pendataan, sebanyak 119.000 KK dinyatakan layak menerima bantuan sosial. Menariknya, terdapat 359.856 KK yang justru menolak karena sadar diri tidak berhak menerima bansos. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus akurasi data.
Qodari menjelaskan bahwa sistem baru mampu memperbaiki data penerima secara signifikan. Dari data sebelumnya yang mencatat sekitar 101.000 KK sebagai penerima bantuan, ditemukan inclusion error sekitar 25 persen atau sekitar 25.000 KK yang ternyata tidak memenuhi syarat sehingga dikeluarkan dari daftar penerima.
Sebaliknya, Perlinsos Digital berhasil mengidentifikasi sekitar 51.000 KK yang sebelumnya belum tercatat meski sebenarnya berhak menerima bantuan. Angka itu setara 43 persen dari total 119.000 KK penerima yang layak.
"Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," tegasnya.
Uji Coba Face Recognition dan Verifikasi Aset
Saat peninjauan, Qodari juga mencoba langsung proses pendaftaran menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan data KTP elektronik. Sistem secara otomatis melakukan verifikasi silang terhadap kepemilikan aset melalui berbagai instansi, mulai dari PLN, Kepolisian, hingga ATR/BPN.
"Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem," jelasnya.
Ia mengapresiasi kolaborasi Pemkot Surabaya yang melibatkan seluruh jajaran ASN hingga kepala perangkat daerah dalam mendampingi proses pendataan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal itu membuat target pendataan hampir seluruhnya berhasil diselesaikan.
Percepatan Verifikasi oleh Dinkominfo Surabaya
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan bahwa hingga akhir masa uji coba, pendataan Perlinsos Digital telah mencapai 99,94 persen. Hanya tersisa sekitar 605 KK yang belum terdata.
Dari total 1.004.298 KK di Surabaya, sebanyak 1.003.693 KK telah terdata melalui aplikasi Sayang Warga. Pemkot Surabaya juga memfasilitasi pendaftaran bagi warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Eddy mengakui sempat terjadi perlambatan sistem pada awal pelaksanaan uji coba. Namun, setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi kini dapat diselesaikan jauh lebih cepat.
"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 605 KK yang belum terdata. InsyaAllah ke depan target 100 persen akan tuntas," terang Eddy.
Ia menambahkan bahwa 605 KK yang belum terdata menjadi perhatian khusus Pemkot Surabaya karena berkaitan langsung dengan perencanaan anggaran daerah. Ketidaksesuaian data domisili berisiko membuat anggaran yang telah disiapkan tidak terserap dan tidak tepat sasaran.
Karena itu, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa warga yang belum terdata bukan berarti tidak memenuhi syarat menerima bantuan. Sebagian besar dari mereka belum memperbarui data domisili meski masih menggunakan KTP Surabaya.
