Anggota DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, meminta Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk mengkaji ulang usulan penyesuaian tarif Transjakarta hingga Mikrotrans. Usulan yang disampaikan Ketua DTKJ Sugihardjo pekan lalu itu mencakup tarif tunggal Transjakarta dalam kota Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000, Mikrotrans yang sebelumnya gratis menjadi Rp2.000, serta skema langganan Rp200.000 per bulan.
Kekhawatiran terhadap Skema Berlangganan
Menurut Taufik, skema berlangganan Rp200.000 per bulan kurang sesuai bagi masyarakat yang tidak rutin menggunakan Transjakarta. "Ini harus dilihat kelompok konsumennya. Kalau pekerja yang memang punya penghasilan dan rutin menggunakan Transjakarta, mungkin cocok. Tapi bagaimana dengan yang tidak rutin? Kalau tidak rutin, dia juga sayang kalau harus beli paket langganan. Sementara dia tetap terkena tarif Rp5.000," jelas Taufik di Jakarta, Senin (6/7).
Ia menekankan bahwa tidak semua pengguna transportasi umum adalah kelompok berpenghasilan tetap. Oleh karena itu, Taufik meminta DTKJ mempertimbangkan skema lain bagi pengguna yang tidak berpenghasilan, seperti pekerja informal yang tidak rutin menggunakan Transjakarta dan tidak termasuk penerima kartu gratis. "Apakah ada diskon lain atau seperti apa. Ini untuk kepentingan warga, karena kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit," paparnya.
Dampak Kenaikan Tarif Transjabodetabek
Taufik juga menyoroti usulan tarif Transjabodetabek yang naik dari Rp3.500 menjadi Rp10.000. Ia khawatir kenaikan ini akan mendorong pengguna kembali ke kendaraan pribadi, bertentangan dengan tujuan utama pengadaan Transjabodetabek untuk mengurangi kemacetan. "Sekarang mereka memilih Transjakarta karena murah, Rp3.500. Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ungkapnya.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah penyangga duduk bersama membahas hal ini. Menurut Taufik, tarif Transjabodetabek sebaiknya hanya Rp7.500 agar tidak terlalu membebani masyarakat.
Perlunya Kajian Lebih Mendalam
Taufik menegaskan bahwa usulan DTKJ perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang sulit. Ia berharap DPRD DKI dan pemerintah daerah dapat mencari solusi terbaik agar transportasi umum tetap terjangkau bagi semua kalangan.
