Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 digelar BNPP RI di Hotel Travello, Bandung, beberapa waktu lalu. Forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelaraskan kebijakan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman. Hadir pula para Kepala Biro, Asisten Deputi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI, serta perwakilan kementerian/lembaga anggota BNPP RI. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menegaskan pentingnya menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan negara.
Perbatasan sebagai Beranda Terdepan Negara
Nurdin menyatakan bahwa kawasan perbatasan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia. "Perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia," ujarnya. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan integrated border management.
Dalam pendekatan tersebut, BNPP RI memperkuat sejumlah instrumen strategis, antara lain Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN berperan sebagai pusat pelayanan publik, simpul konektivitas, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Nurdin, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi antar anggota BNPP RI sehingga setiap program dapat berjalan selaras, saling mendukung, dan menghasilkan kawasan perbatasan yang maju, aman, serta berdaya saing.
Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Meningkat
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono, memaparkan penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP 2027-2029. Penyusunan tersebut difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan lintas kementerian dan lembaga guna mengoptimalkan pengembangan potensi kawasan perbatasan. Sinkronisasi ini diperkuat melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP).
Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan nilai IPKP dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026. Pemerintah menargetkan IPKP mencapai 0,72 pada 2029 sebagai indikator meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan perbatasan. "Potensi kawasan perbatasan tidak akan berkembang tanpa dukungan pasar, konektivitas, dan sistem logistik yang memadai. Karena itu, pengembangan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan tata ruang, investasi, dan kerja sama lintas sektor maupun dengan negara tetangga," kata Ismawan.
Peningkatan IPKP ini menjadi sinyal positif atas upaya perbaikan tata kelola perbatasan. Meski begitu, diperlukan percepatan dan inovasi agar target 2029 yang lebih ambisius dapat tercapai. Sinkronisasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci utama untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan setiap kegiatan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Infrastruktur di 299 Kecamatan Perbatasan
Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Harris Fadhly, mewakili Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di 299 kecamatan perbatasan dilaksanakan melalui kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Harris menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program terlaksana tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan. "Pelaksanaan Rencana Aksi tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan progres fisik setiap kegiatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemantauan, evaluasi, serta pemutakhiran data harus terus dilakukan secara berkala," tutup Harris.
Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut jalan dan jembatan, tetapi juga fasilitas pendidikan, kesehatan, serta konektivitas digital. Dengan kolaborasi lintas kementerian, diharapkan kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan wilayah lain dapat terus dikurangi.
Komitmen BNPP RI untuk Kolaborasi Lintas Sektor
Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026. Sinergi yang semakin erat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kawasan perbatasan yang maju, terintegrasi, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Forum koordinasi ini juga menjadi sarana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap program yang tengah berjalan. Dengan data yang mutakhir, para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menangani berbagai persoalan di perbatasan. Ke depan, BNPP RI akan terus mendorong inovasi dan kerja sama strategis, baik di tingkat nasional maupun dengan negara tetangga, untuk mewujudkan perbatasan yang lebih sejahtera dan berdaulat.
