Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas harga tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan konsumsi, meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, hingga mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Koordinasi Pengendalian Inflasi
Bima Arya menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin digelar sejak Oktober 2022. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengendalian harga. "Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," ujarnya saat memberi sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7).
Tantangan di Wilayah Kepulauan
Ia menilai tantangan pengendalian inflasi di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Khusus di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kondisi geografis kepulauan membuat konektivitas antarpulau dan tingginya biaya logistik menjadi tantangan utama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Selain itu, tingginya aktivitas sektor pariwisata, meningkatnya permintaan saat hari besar keagamaan, hingga faktor cuaca turut memengaruhi pergerakan inflasi di kawasan tersebut. "Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," katanya.
Tiga Agenda Utama Ketahanan Pangan
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real time. Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.
"Yang kami sampaikan ini menggambarkan pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, juga intervensi dari Bulog, juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," pungkasnya.
Partisipasi dan Kolaborasi
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, serta kepala daerah se-Provinsi Bali. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah Bali-Nusra.
Dengan sinergi yang kuat antardaerah dan dukungan pemerintah pusat, diharapkan stabilitas harga dapat terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat tercapai. Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Kementerian Perdagangan.
