Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) secara resmi memasukkan nama Pavel Durov, CEO aplikasi perpesanan Telegram, ke dalam daftar buronan internasional. Langkah ini diumumkan FSB dalam keterangan resmi pada Rabu (29/7/2026). Tuduhan utama yang dilayangkan adalah Telegram gagal menghapus sejumlah kanal, ruang obrolan, dan bot yang diduga digunakan oleh pihak-pihak yang merugikan keamanan Rusia.
Kanal Telegram Diduga Dimanfaatkan oleh Intelijen Ukraina dan Teroris
Menurut FSB, kelalaian Telegram dalam menghapus konten tersebut menyebabkan platform itu dimanfaatkan oleh Badan Intelijen Ukraina, organisasi teroris, dan kelompok ekstremis. Mereka menggunakan Telegram untuk mempersiapkan dan mengoordinasikan aksi sabotase, terorisme, pembunuhan massal, serta penipuan siber di wilayah Rusia. FSB menekankan bahwa kanal-kanal ini menjadi sarana strategis bagi musuh negara untuk melancarkan serangan.
Langkah Terbaru Kremlín Mengontrol Internet
Penambahan Durov ke daftar buronan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Rusia untuk mengendalikan internet dan komunikasi digital. Sejak invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, Kremlín semakin memperketat regulasi siber, termasuk memblokir platform asing dan menekan penyedia layanan untuk mematuhi aturan sensor. Telegram yang sebelumnya menjadi salah satu aplikasi paling populer di Rusia kini berada di bawah sorotan.
Dampak terhadap Pengguna Telegram di Rusia
Keputusan FSB ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna Telegram di Rusia. Banyak yang khawatir platform ini akan diblokir sepenuhnya atau menghadapi tekanan berat. Meskipun Telegram belum memberikan tanggapan resmi, situasi ini mengingatkan pada upaya pemblokiran Telegram pada 2018 yang sempat menyebabkan gangguan besar. Saat itu, Roskomnadzor mencoba memblokir Telegram karena menolak memberikan kunci enkripsi, namun upaya tersebut gagal total dan pengguna tetap bisa mengakses aplikasi melalui VPN.
Reaksi Internasional dan Masa Depan Komunikasi Digital
Langkah FSB ini mendapat kecaman dari organisasi hak asasi digital. Mereka menilai tuduhan tersebut sebagai dalih untuk membungkam oposisi dan mengontrol arus informasi. Sementara itu, Ukraina belum memberikan komentar resmi. Dengan semakin tegangnya hubungan Rusia-Ukraina, Telegram menjadi medan pertempuran baru dalam perang informasi. Kasus Durov menunjukkan bahwa pemerintah Rusia tidak segan-segan mengejar eksekutif perusahaan teknologi asing demi kepentingan keamanan nasional.
