Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungannya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur humas dalam merancang komunikasi yang efektif di tengah transformasi digital.
Pentingnya Peran Pranata Humas di Era Digital
Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, saat membuka acara pada Kamis (30/7/2026) menegaskan bahwa peran Pranata Humas sangat krusial dalam mendukung komunikasi pemerintahan. "Bimtek ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung tugas serta fungsi organisasi masing-masing," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Perkembangan teknologi informasi, menurut Anwar, telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara drastis. Kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi juga mempercepat penyebaran disinformasi dan misinformasi. Oleh karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan terpercaya.
Komunikasi Pemerintah Tak Cukup Sekadar Informasi
Anwar menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Lebih dari itu, komunikasi harus membangun pemahaman publik tentang tujuan dan manfaat setiap kebijakan guna meminimalkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi di masyarakat. "Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," tegasnya.
Tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan laporan Digital 2026 dari DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Angka ini menunjukkan betapa besarnya ruang digital yang harus dihadapi pemerintah.
Strategi Komunikasi Adaptif dan Berbasis Data
Besarnya ruang digital menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal secara efektif. Dalam konteks ini, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan kebijakan kepada publik.
Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Dengan demikian, komunikasi pemerintah dapat berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.
Profesionalisme dan Sinergi Antarunit
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
