Spanyol mengecam reaksi sejumlah negara Uni Eropa yang dianggap egois, memecah belah, dan melanggar hukum dalam penanganan krisis imigrasi ilegal di wilayah kantongnya, Ceuta. Kecaman itu muncul setelah sekitar 60.000 migran dari Maroko membanjiri Ceuta pada 30 Juli lalu, dengan sedikitnya 67 orang tewas dalam lonjakan penyeberangan tersebut.
Para pejabat Spanyol menyatakan hampir semua migran yang tiba pada 30 Juli telah dikembalikan ke Maroko. Namun, dampak politik dan diplomatik dari krisis ini masih terus terasa di Madrid dan sejumlah ibu kota Eropa lainnya.
Italia Menangguhkan Schengen
Italia untuk sementara menangguhkan perjanjian Schengen yang menjamin perbatasan bebas di Uni Eropa dengan Spanyol. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyebut situasi di Ceuta “mengejutkan” dan menulis bahwa “imigrasi yang tidak terkendali” merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Finlandia dan Denmark mendukung langkah Italia, sementara Perdana Menteri Ceko, Andrej Babiš, mendesak penangguhan sementara keanggotaan Schengen Spanyol.
Zona Schengen sendiri merupakan sistem perbatasan terbuka yang mencakup 29 negara Eropa. Spanyol merespons keputusan Italia dengan memanggil duta besar Italia di Madrid. Menteri luar negeri Spanyol menegaskan harapannya akan “solidaritas Eropa dan bukan demagogi partisan”.
Seruan Pertemuan Darurat Uni Eropa
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menyerukan pertemuan mendesak untuk menegaskan bahwa keamanan perbatasan Eropa adalah tanggung jawab bersama seluruh negara anggota Uni Eropa. Sebanyak 22 dari 27 negara UE telah menandatangani surat terbuka yang mendesak pembicaraan darurat, dengan menyebut adanya “kekhawatiran serius” atas perkembangan di Ceuta. Mereka mengapresiasi kerja sama erat Spanyol dan Maroko untuk pemulangan migran ilegal dengan cepat. Menteri dalam negeri Uni Eropa dijadwalkan bertemu pekan depan melalui konferensi video untuk membahas masalah ini.
Dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Sanchez mengungkapkan kekhawatirannya terhadap beberapa pemerintah Eropa yang justru menyerang Spanyol. Menurutnya, serangan itu didorong oleh prasangka, berita palsu, ketidaktahuan, atau kepentingan politik. Dia juga menekankan bahwa pemerintah Spanyol telah sepenuhnya memulihkan kontrol atas perbatasan dan mencegah pergerakan lebih lanjut tanpa izin menuju Eropa kontinental dalam waktu kurang dari 48 jam. Sanchez juga mengingatkan bahwa Ceuta bukan bagian dari wilayah Schengen.
“Uni Eropa tidak mampu menoleransi reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum seperti ini,” kata Sanchez.
Respons Negara-Negara Eropa
Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, mengatakan situasi di Ceuta hampir kembali normal. “Hampir semua telah meninggalkan Ceuta. Situasinya hampir sepenuhnya berbalik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bisnis-bisnis di Ceuta telah dibuka kembali dan Spanyol mulai membangun penghalang maritim untuk mencegah masuknya migran ilegal lebih lanjut.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, mengatakan telah berbicara dengan Sanchez dan Inggris siap memberikan bantuan sebisa mungkin. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Finlandia, Mari Rantanen, mengaku telah memulai persiapan untuk memulihkan pemeriksaan perbatasan internal “jika diperlukan” dan mendesak semua negara Eropa mendukung langkah Meloni.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mendesak Uni Eropa untuk mempertimbangkan semua opsi, termasuk penangguhan kerja sama Schengen. Prancis juga memperketat pemeriksaan di perbatasannya dengan Spanyol dan berencana menambah kehadiran polisi. Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro, sedang mempertimbangkan penguatan pemeriksaan perbatasan.
Komentar Von der Leyen dan AS
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebut gambar-gambar dari Ceuta “tidak dapat diterima”. “Kita tidak dapat mengizinkan siapa pun datang ke Uni Eropa tanpa mematuhi aturan kita,” tegasnya. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mendukung niat Spanyol untuk tidak mengizinkan migran ilegal masuk ke benua Eropa dan menuntut Maroko segera menerima kembali migran ilegal.
AS juga ikut angkat bicara. Departemen Luar Negeri AS menyebut insiden Ceuta sebagai akibat langsung dari kebijakan migrasi Spanyol. Presiden Donald Trump menyebut situasi tersebut sebagai “bencana” dan mengatakan hal itu tampak seperti invasi oleh ratusan ribu orang.
Perdebatan soal Keterlibatan Israel dan AS
Krisis di Ceuta memang telah mereda, namun ketegangan diplomatik justru memanas. Politikus Spanyol kini menuding ada keterlibatan Amerika Serikat dan Israel di balik masalah ini. Tuduhan itu mencuat setelah Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dan Menteri Transportasi Spanyol, Oscar Puente, saling melontarkan sindiran di media sosial.
Danon menuduh Spanyol telah berulang kali menggurui Israel, dan kini Spanyol mendeklarasikan keadaan darurat di Ceuta. “Spanyol, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggurui Israel, telah mendeklarasikan keadaan darurat di Ceuta menyusul krisis terkait kebijakan imigrasinya,” tulis Danon. “Mungkin sebelum terus menggurui kita, sudah saatnya mereka menjelaskan kepada dunia mengapa mereka masih mempertahankan kantong-kantong kolonial di Afrika,” tambahnya.
Puente menjawab dengan singkat: “Yah, semuanya tampaknya menjadi cukup jelas.” Pernyataan itu ditafsirkan sebagai tanggapan atas kritik Danon di tengah meningkatnya perdebatan politik di Spanyol.
Mantan anggota parlemen Madrid yang kini menjadi pengamat politik, Carolina Alonso, menuduh Israel berusaha melemahkan pemerintah Spanyol sebagai pembalasan atas sikap Madrid terhadap perang di Gaza. Ia mengklaim upaya tersebut dilakukan “melalui Maroko, dengan dukungan Israel” serta sayap kanan Spanyol dan Eropa. Alonso juga menuding AS ingin memperluas pengaruhnya atas Selat Gibraltar. Ia pun mengungkit kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez baru-baru ini ke Aljazair, yang merupakan kunjungan pertama dalam empat tahun setelah hubungan memburuk pada 2022 ketika Spanyol meninggalkan netralitasnya soal Sahara Barat dan mendukung klaim kedaulatan Maroko.
Anggota parlemen Spanyol dari Partai Kiri Republik Catalonia (ERC), Gabriel Rufián, menggemakan klaim di media sosial bahwa krisis migrasi itu melayani kepentingan AS dan Israel. Ia menyerukan konsensus nasional yang luas alih-alih konfrontasi politik partisan.
Hubungan Spanyol dan Israel memang memburuk tajam sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023. Spanyol termasuk negara Eropa yang paling kritis terhadap kampanye militer Israel, mengakui Negara Palestina pada Mei 2024, dan berulang kali menyerukan gencatan senjata segera. Namun, Duta Besar Israel untuk Spanyol, Dana Erlich, menegaskan bahwa komentar Danon tidak mewakili Israel. “Komentar yang dibuat oleh Duta Besar Israel untuk PBB mengenai masalah ini tidak mewakili posisi Negara Israel,” tulis Erlich.
