Pemerintah Qatar secara resmi menyerukan masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar memenuhi komitmennya dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza. Otoritas Doha menuding Tel Aviv sebagai pihak yang sengaja menunda pelaksanaan ketentuan fase kedua dari perjanjian tersebut, sementara Hamas dinilai telah memenuhi seluruh kewajibannya.
Seruan ini disampaikan di tengah kebuntuan negosiasi yang melibatkan Qatar, Mesir, dan Turki sebagai mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menegaskan bahwa Israel memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
Pernyataan Resmi Qatar di Doha
Dalam konferensi pers di Doha pada Selasa (4/8/2026), al-Ansari menyatakan, "Israel memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian gencatan senjata." Ia menambahkan bahwa para mediator terus berupaya mempercepat pelaksanaan tahap kedua perjanjian, dengan menekankan pentingnya aspek keamanan dalam proses tersebut.
"Sementara Hamas telah memenuhi kewajibannya, masyarakat internasional harus menekan Israel untuk memenuhi kewajibannya juga," tegas al-Ansari, seperti dilansir Anadolu Agency dan The Times of Israel pada Rabu (5/8/2026). Ia juga menekankan bahwa Hamas "telah berkomitmen untuk melakukan segala hal yang diharapkan dari mereka sesuai dengan roadmap tersebut."
Tekanan Internasional untuk Rekonstruksi Gaza
Qatar meminta komunitas global untuk mendesak Israel agar melaksanakan kesepakatan ini sehingga proses rekonstruksi Gaza dapat segera dimulai. "Kami meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar melaksanakan kesepakatan ini sehingga pada akhirnya kita dapat melangkah menuju rekonstruksi Gaza," ujar al-Ansari.
Seruan ini muncul setelah sebelumnya pada Jumat (31/7), Presiden AS Donald Trump bersama Dewan Perdamaian yang dibentuknya mengumumkan kesepakatan untuk melanjutkan tahap berikutnya dari gencatan senjata. Dewan Perdamaian menyatakan bahwa Hamas telah menyetujui kesepakatan tersebut, namun Israel tidak memberikan pengumuman resmi pada saat itu.
Penolakan Resmi Netanyahu
Pada Senin (3/8) waktu setempat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyampaikan penolakan resmi terhadap kesepakatan Gaza dalam pertemuan dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk urusan Gaza, Nickolay Mladenov. Menurut laporan surat kabar Israel Hayom, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menghentikan serangan militer dan tidak akan menarik pasukannya dari posisi-posisi di Jalur Gaza, meskipun ketentuan itu diatur dalam rencana perdamaian yang diusulkan Trump.
Menanggapi hal ini, al-Ansari menegaskan, "Sudah jelas bagi masyarakat internasional, siapa yang menghambat pelaksanaan perjanjian ini. Tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Israel." Ia juga mengecam peningkatan serangan Israel terhadap Jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir, yang menurutnya "tidak lain hanyalah upaya untuk menggagalkan pelaksanaan rencana tersebut dan menghalangi solusi damai."
Konteks Konflik dan Peran Mediator
Konflik antara Israel dan Hamas telah berlangsung sejak Oktober 2023, dengan Qatar, Mesir, dan Turki berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata. Kesepakatan fase kedua yang sedang diperjuangkan ini diharapkan dapat membawa stabilitas jangka panjang dan membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel mengenai tudingan Qatar. Sementara itu, masyarakat internasional masih menunggu langkah konkret untuk menekan Israel agar mematuhi kesepakatan yang telah disepakati.
