Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas oleh 10 Asosiasi Desa di Kota Ternate, Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan tuntas mengenai KDKMP kepada para pemangku kebijakan, pemerintah, kalangan swasta atau BUMN, serta masyarakat umum.
Seminar Nasional KDKMP sebagai Forum Publik
Dalam keterangan tertulisnya, Yandri menjelaskan bahwa seminar ini juga mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa, akademisi, hingga generasi muda. "Kami juga mengundang para Kepala Desa, Perangkat, Pendamping Desa, Akademisi hingga Generasi Muda hingga nantinya ada kesamaan narasi yang akan disampaikan," ujarnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan KDKMP sebagai infrastruktur Pemerintah bisa benar-benar dikawal dan berjalan maksimal.
Seminar Nasional ini menjadi forum publik untuk membedah semua informasi terkait KDKMP. Yandri juga menjelaskan posisi strategis KDKMP. Pembangunan lokasi KDKMP merupakan kesepakatan bersama, jadi jika lokasi kurang strategis, mungkin berkaitan dengan ketersediaan lahan yang ada di desa tersebut.
Target 35.000 KDKMP Beroperasi
"Meski begitu, kami yakin warga desa tetap bakal datang karena KDKMP bakal jadi sentra penyaluran semua bantuan Pemerintah ke desa," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini. Yandri menambahkan bahwa hingga akhir Agustus 2026, sekitar 35.000 KDKMP akan beroperasionalisasi. Pemerintah optimistis KDKMP mampu menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan sekaligus memperkuat distribusi barang bersubsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Terkait kendala lahan di beberapa daerah, pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan koperasi dapat berjalan sesuai dengan target nasional," kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Dukungan Penuh Asosiasi Desa
Dalam rangkaian acara tersebut, 10 Asosiasi Desa juga membacakan kembali pernyataan sikap bersama. Seluruh asosiasi menyepakati bahwa program KDKMP merupakan agenda prioritas pemerintah yang wajib didukung penuh oleh semua pihak terkait. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi KDKMP di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara.
