Eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran telah menelan biaya sekitar US$37,5 miliar atau setara Rp672 triliun, demikian diungkapkan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam sidang di Senat pada Selasa (21/7). Konflik yang semula terpusat di kawasan Timur Tengah kini meluas hingga ke jalur perdagangan internasional, terutama Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb.
Ketegangan di Selat Hormuz dan Laut Merah
Washington menuduh Iran berupaya mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Hormuz dengan mengarahkan kapal-kapal komersial ke jalur pelayaran di dekat pantainya serta mengenakan biaya bagi kapal yang melintas. Tuduhan ini muncul setelah sejumlah serangan terhadap kapal tanker dalam beberapa hari terakhir, yang memicu kekhawatiran akan keamanan pasokan energi global. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan, "Jika kita menciptakan preseden bahwa sebuah negara dapat memutuskan untuk mengendalikan jalur pelayaran internasional, memungut biaya, dan menghancurkan kapal yang menolak membayar, maka itu akan menjadi preseden yang sangat berbahaya."
Tekanan terhadap perdagangan global bertambah ketika kelompok Houthi di Yaman pada Selasa (21/7) mengumumkan blokade laut terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb. Kelompok yang didukung Iran itu menyatakan akan menyerang kapal yang mengangkut maupun membongkar minyak Saudi. Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintahannya siap bertindak apabila Houthi benar-benar mengganggu lalu lintas pelayaran di Laut Merah. "Sejauh ini itu belum terjadi. Jika hal seperti itu terjadi, kami akan menanganinya," kata Trump.
Dampak terhadap Pasar Energi Global
Gangguan terhadap Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb memicu kekhawatiran terhadap rantai pasok global dan mendorong harga minyak Brent kembali menembus kisaran US$90 atau sekitar Rp1,61 juta per barel. Harga minyak yang melonjak ini menambah beban ekonomi global yang sudah tertekan oleh inflasi dan ketidakpastian geopolitik.
ASEAN Waspadai Dampak Konflik
Dampak konflik di Timur Tengah turut menjadi perhatian dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila pada Rabu (22/7). Menlu AS Marco Rubio mengatakan bahwa upaya Iran mengendalikan Selat Hormuz dapat menciptakan preseden berbahaya bagi kebebasan pelayaran internasional. "Jika kita menciptakan preseden bahwa sebuah negara dapat memutuskan untuk mengendalikan jalur pelayaran internasional, memungut biaya, dan menghancurkan kapal yang menolak membayar, maka itu akan menjadi preseden yang sangat berbahaya dan bisa terulang di kawasan lain, termasuk kawasan ini," kata Rubio. Menurutnya, apabila praktik tersebut dibiarkan, negara lain dapat melakukan tindakan serupa terhadap jalur pelayaran internasional di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu, ia menegaskan bahwa AS tetap berkomitmen menjaga keamanan maritim bersama negara-negara ASEAN, meski perhatian Washington saat ini tersita oleh konflik dengan Iran.
Di sela-sela forum tersebut, Rubio juga menghadiri pertemuan menteri luar negeri negara-negara Quad yang terdiri atas AS, Australia, India, dan Jepang. Keempat negara kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Indo-Pasifik.
Pakistan Kembali Menjadi Mediator
Di tengah meningkatnya ketegangan, Pakistan kembali mengambil peran sebagai mediator antara Washington dan Teheran. Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni pada Selasa (21/7) mengunjungi Islamabad dan bertemu Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi, serta Panglima Angkatan Darat Jenderal Asim Munir. Menurut seorang diplomat yang dikutip dpa, Pakistan kembali berupaya mencegah konflik berkembang menjadi perang yang lebih luas. "Pakistan kembali mulai memainkan peran sebagai mediator untuk menghentikan perang agar tidak meluas." Sumber intelijen menyebut Islamabad juga berupaya mendorong Iran untuk kembali membuka Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan.
Pada saat yang sama, Pakistan mengajukan permintaan fasilitas stabilisasi devisa senilai US$10 miliar (Rp179,3 triliun) kepada Departemen Keuangan AS. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa Pakistan, menopang nilai tukar rupee, serta mengurangi ketergantungan pada pembiayaan multilateral di tengah program reformasi ekonomi yang didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Sementara itu, sejumlah negara di kawasan, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait, meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan konflik meluas setelah AS melancarkan serangan baru terhadap Iran.
Washington Bersiap Menghadapi Perang Berkepanjangan
Meski jalur diplomasi terus dibuka, AS menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bersiap menghadapi konflik yang lebih panjang. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kepada Senat pada Selasa (21/7) bahwa perang melawan Iran sejauh ini telah menghabiskan biaya sekitar US$37,5 miliar (sekitar Rp672 triliun). Pentagon juga meminta tambahan anggaran kepada DPR AS atau yang dikenal dengan sebutan Kongres untuk melanjutkan operasi militer dan mengisi kembali persediaan persenjataan.
Pemerintahan Trump menegaskan bahwa tekanan terhadap Iran akan terus berlanjut selama Teheran tidak mengubah sikapnya. Di saat yang sama, Trump mengatakan bahwa AS akan membantu Lebanon menjaga stabilitas negaranya di tengah meningkatnya ketegangan regional. Dalam pertemuan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun, Trump juga mengumumkan rencana untuk membuka kembali penerbangan langsung antara AS dan Lebanon untuk pertama kalinya sejak 1985. Pemerintah AS berharap langkah tersebut dapat mendukung pemulihan ekonomi Lebanon setelah konflik berkepanjangan.
Trump juga kembali memperingatkan Houthi agar tidak mengganggu pelayaran internasional di Laut Merah. Menurutnya, AS akan mengambil tindakan jika kelompok tersebut benar-benar menutup jalur pelayaran internasional. Meski sejumlah upaya diplomasi terus dilakukan, belum ada tanda-tanda bahwa perang antara AS dan Iran akan segera mereda. Ancaman terhadap Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb pun diperkirakan akan tetap menjadi salah satu risiko terbesar bagi perdagangan global, pasokan energi, dan stabilitas ekonomi dunia.
