Jejak Panjang Amerika Serikat dalam Perang Demi Pergantian Rezim
Pada awal konflik yang kini berlangsung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan tujuan yang jelas: Iran harus berhenti menjadi ancaman, baik dari sisi nuklir maupun militer konvensional, dan rezim para ulama yang telah melemah harus disingkirkan dari kekuasaan. Namun, seiring berkembangnya perang, pesan dari Washington mulai berubah. Sejumlah pejabat tinggi Amerika menyampaikan alasan yang berbeda-beda mengenai tujuan serangan udara gabungan AS-Israel terhadap Iran.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahkan menegaskan pada Senin (02/03), bahwa konflik kali ini "bukan perang pergantian rezim." Meski demikian, melihat rekam jejak Amerika Serikat, tidak mengejutkan jika tujuan awal Trump tetap menjadi salah satu motivasi di balik intervensi militer.
Sejarah Operasi Pergantian Rezim oleh AS
Sepanjang sejarah modern, Washington memiliki pengalaman panjang dalam operasi yang sering disebut sebagai regime change, bahkan lebih banyak dibandingkan negara mana pun. Menurut sebuah studi tahun 2019, selama Perang Dingin (1947–1989) Amerika Serikat melakukan 72 upaya untuk menggulingkan kekuasaan di luar negeri demi kepentingannya. Sebanyak 64 di antaranya dilakukan secara rahasia oleh badan intelijen, dengan tingkat keberhasilan sekitar 40%.
Salah satu operasi paling dikenal terjadi pada 1953, ketika CIA bekerja sama dengan MI6 Inggris menggulingkan perdana menteri Iran saat itu, Mohammad Mossadegh. Kudeta tersebut melanggengkan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang kemudian dipandang sebagian rakyat sebagai "boneka AS." Namun, kekuasaan monarki itu akhirnya runtuh dalam Revolusi Islam 1979 yang melahirkan rezim teokratis, rezim yang kini kembali menjadi sasaran serangan udara.
Sejarah menunjukkan bahwa bahkan operasi pergantian rezim yang tampak berhasil tetap dapat menimbulkan masalah jangka panjang. Artikel ini merangkum sejumlah operasi terselubung maupun terbuka yang melibatkan Amerika Serikat.
Libya 2011: Harapan Revolusi yang Berujung Kekacauan
Ketika gelombang Musim Semi Arab pada 2011 membangkitkan harapan hadirnya demokrasi di seluruh Afrika Utara, tekanan terhadap Moammar Gadhafi yang telah lama berkuasa ikut menguat di Libya. Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama dengan cepat mengambil posisi berpihak pada kelompok oposisi yang dikenal sebagai Dewan Transisi Nasional.
Bersama Prancis dan Inggris, AS kemudian melancarkan serangan udara yang tak lama berada di bawah koordinasi Operasi Unified Protector yang dipimpin NATO. Pada Oktober tahun yang sama, sebuah drone AS dan jet tempur Prancis menyerang konvoi Gadhafi sebelum ia akhirnya tewas di tangan para pejuang Dewan Transisi Nasional.
Hampir 15 tahun berlalu, Libya masih terpecah secara politik dan dilanda ketidakstabilan besar, jauh dari harapan akan transisi damai yang sempat muncul pada awal revolusi.
Irak 2003: Penggulingan Saddam dan Krisis Berkepanjangan
Pada 1 Mei 2003, hanya beberapa minggu setelah tumbangnya Saddam Hussein, presiden AS saat itu, George W. Bush, menyatakan bahwa perang Irak telah berakhir. Di geladak kapal induk USS Abraham Lincoln, spanduk besar bertuliskan "Mission Accomplished" terpampang sebagai simbol kemenangan. Bush menegaskan bahwa transisi dari diktator ke demokrasi memang membutuhkan waktu, tapi layak diperjuangkan.
"Koalisi kami akan tetap berada di Irak hingga tugas selesai. Setelah itu kami akan pergi, dan meninggalkan Irak yang bebas," katanya.
Kenyataannya jauh lebih rumit. Masa pendudukan tidak membawa stabilitas yang diharapkan. Institusi negara tetap rapuh, sementara Iran memperluas pengaruhnya dengan mendukung milisi Syiah yang kemudian terlibat konflik brutal dengan kelompok Sunni.
Di tengah kekosongan kekuasaan, kelompok teror "Negara Islam" (ISIS) muncul sebagai aktor dominan baru, mengguncang Irak, Suriah, dan kawasan secara keseluruhan. Menurut sejarawan AS, Joseph Stieb, kesalahan terbesar Amerika pada saat itu adalah keyakinan bahwa nilai-nilai demokrasi liberal akan otomatis berkembang setelah rezim dijatuhkan. "Mereka percaya bahwa rezim seperti Irak dapat dengan mudah digantikan begitu berhasil digulingkan," katanya.
Afganistan 2001: Ketika Perubahan Rezim Gagal Mengubah Afganistan
Perang Irak bukan satu-satunya operasi "pergantian rezim" yang dijalankan George W. Bush. Empat minggu setelah serangan 11 September 2001, AS melancarkan Operasi Enduring Freedom di Afghanistan.
Taliban memang cepat digulingkan, namun pemerintahan baru yang didukung Washington hanya bertahan sementara. Ketika pasukan internasional, termasuk Jerman, mulai mengurangi kehadiran pada 2014, Taliban perlahan merebut kembali wilayah dan melemahkan pemerintahan persatuan.
Menjelang akhir masa jabatannya, Donald Trump menyepakati penarikan pasukan AS dengan jaminan keamanan dari Taliban. Namun, setelah penarikan terakhir di bawah Joe Biden pada 2021, Taliban kembali berkuasa dan mengembalikan Afghanistan ke tatanan politik sebelum invasi AS.
Panama 1989: Akhir Kekuasaan Manuel Noriega
Pada era 1980an, Panama berada di bawah kekuasaan diktator Manuel Noriega. Setelah bertahun-tahun menjadi informan dan penerima dana CIA, Noriega akhirnya dianggap sebagai beban bagi Washington.
Di bawah kepemimpinannya, Panama berubah menjadi pusat aktivitas para penyelundup narkoba, sementara Amerika Serikat khawatir kehilangan pengaruhnya dalam rencana perluasan Terusan Panama. Pada Mei 1989, tokoh oposisi Guillermo Endara memenangkan pemilu presiden, tetapi Noriega menolak mengakui hasil tersebut.
Ketegangan politik terus meningkat sepanjang tahun hingga Presiden AS saat itu, George H. W. Bush, memerintahkan operasi militer "Just Cause" pada Desember untuk menggulingkan Noriega. Pada 20 Desember 1989, Endara dilantik sebagai presiden. Dua minggu kemudian, Noriega menyerahkan diri. Ia kemudian menjalani berbagai hukuman penjara di Amerika Serikat, Prancis, dan Panama sebelum meninggal pada 2017.
Invasi Grenada 1983: Ketegangan Perang Dingin di Pulau Kecil Karibia
Sejak 1979, negara kepulauan Grenada semakin mendekat ke blok Soviet. Ketika Perdana Menteri Maurice Bishop digulingkan dan dibunuh oleh faksi militer, Presiden AS Ronald Reagan memerintahkan invasi.
Peristiwa tersebut menjadi pemicu bagi Reagan untuk menyerang Grenada, dengan dukungan beberapa negara Karibia. Operasi ini dilakukan meski menghadapi penolakan keras dari pemerintah Inggris, yang memandang Grenada, anggota Persemakmuran, sebagai bagian dari wilayah pengaruh London. Setelah pasukan AS ditarik, seorang gubernur Inggris ditunjuk untuk mengawasi masa transisi, yang kemudian diikuti dengan pemilihan umum pada 1984.
Invasi AS di Dominika (1965)
Setelah serangkaian kudeta, Republik Dominika pada tahun 1965 berada di ambang perang saudara. Menyusul keputusan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), presiden AS saat itu, Lyndon B. Johnson, memerintahkan invasi militer. Secara resmi, operasi ini bertujuan melindungi warga negara Amerika.
Namun secara tidak langsung, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya "Kuba kedua", yakni sebuah negara sosialis baru yang bersekutu dengan Soviet di kawasan Karibia, di tengah memuncaknya ketegangan Perang Dingin. Dengan pengerahan hingga 44.400 personel, Amerika Serikat memastikan tokoh yang disukai Washington naik ke tampuk kekuasaan, mengakhiri kekacauan politik yang melanda negara tersebut.
Venezuela (2026): Upaya Terbaru yang Masih Berlanjut
Upaya "pergantian rezim" terbaru terjadi begitu dekat dengan waktu sekarang sehingga penilaiannya masih sulit dilakukan. Pada awal Januari 2026, Presiden AS Donald Trump mengatur penculikan pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro, yang kemudian dibawa ke New York untuk diadili atas tuduhan "terorisme narkoba." Di Caracas, kekuasaan kini berpindah ke tangan mantan wakil presiden, Delcy Rodríguez.
Meski merupakan bagian dari rezim Maduro, Trump menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengannya. Sebagai imbalannya, Washington disebut akan memperoleh akses ke cadangan minyak raksasa Venezuela, salah satu yang terbesar di dunia. Namun, dinamika politik Venezuela kembali berubah setelah María Corina Machado, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2025 dan pendukung Trump, mengumumkan niatnya untuk kembali ke tanah air dan memimpin transisi menuju demokrasi.
Dua bulan setelah intervensi terarah Amerika Serikat, arah masa depan Venezuela tetap tidak pasti. Negara tersebut kini berada di persimpangan, dipengaruhi oleh kekosongan kekuasaan, tekanan internasional, dan tarik-menarik kepentingan politik di dalam negeri.
