PDIP Desak Pemerintah Berikan Perlindungan Maksimal Bagi Jemaah Umrah di Tengah Konflik Timur Tengah
Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui anggota Komisi VIII DPR, Selly Gantina, mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal dan mempercepat proses pemulangan jemaah umrah Indonesia yang terdampak konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Selly menegaskan bahwa jemaah umrah tidak boleh dibiarkan dalam kondisi ketidakpastian akibat dinamika geopolitik global.
Kewajiban Konstitusional Negara
Dalam keterangannya pada Kamis (5/3/2026), Selly menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah. "Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa kehadiran negara harus melampaui sekadar imbauan administratif. "Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka," tegas Selly.
Evaluasi Mitigasi Krisis dan Penguatan Sistem
Selly menilai bahwa konflik yang terjadi saat ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi mitigasi krisis. Dia mengusulkan tiga aspek strategis yang perlu diperkuat:
- Penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian integral dari perlindungan warga negara, termasuk protokol krisis terstruktur, skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, dan kepastian layanan selama situasi darurat.
- Evaluasi akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk memastikan standar keselamatan dan layanan yang memadai.
- Penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri guna meningkatkan responsivitas dalam menangani krisis.
"Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, negara harus memiliki sistem perlindungan yang kuat, adaptif, dan mampu memberikan kepastian perlindungan bagi warga negara dalam situasi krisis," jelas Selly.
Seruan untuk Tindakan Nyata
Selly menekankan bahwa negara tidak boleh absen ketika rakyatnya berada dalam situasi rentan. "Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi, dan negara wajib memastikan setiap jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, bermartabat, dan dengan kepastian yang jelas," imbuhnya.
Diketahui, konflik Timur Tengah memanas setelah Israel dan AS melakukan serangan udara terhadap Iran sejak Sabtu (28/2), yang memicu pembalasan dari Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat senior lainnya telah memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi meningkatkan korban jiwa militer AS akibat pembalasan Teheran.
