Tel Aviv - Israel kembali menegaskan posisinya yang keras: pasukan negaranya tidak akan ditarik dari Jalur Gaza selama Hamas belum benar-benar melucuti senjatanya. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas sikap Hamas yang menolak memulai proses perlucutan senjata sebelum Israel menarik mundur tentaranya dari wilayah kantong Palestina tersebut.
Sumber Politik Israel: Tidak Ada Penarikan Sebelum Perlucutan Senjata
Seorang sumber politik Israel, sebagaimana dikutip AFP pada Sabtu (1/8/2026), menegaskan bahwa tidak akan ada penarikan pasukan Israel Defense Forces (IDF) dari garis yang disebut 'Garis Kuning' saat ini, kecuali Hamas benar-benar melakukan perlucutan senjata. Garis tersebut merujuk pada demarkasi yang memisahkan wilayah yang dikuasai Hamas dengan wilayah yang dikuasai pasukan Israel.
Penegasan ini disampaikan setelah Hamas pada Jumat (31/7) mengonfirmasi persetujuannya terhadap kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Israel. Kesepakatan itu mencakup ketentuan perlucutan senjata kelompok Hamas serta rencana penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza. Meski demikian, pemerintah Israel sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas kesepakatan tersebut.
Perlucutan senjata Hamas memang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses gencatan senjata yang telah berlangsung sejak Oktober 2025. Ketegangan ini membuat jalan menuju perdamaian abadi di Gaza masih panjang dan penuh ketidakpastian.
Peran Trump dan Kesepakatan Perlucutan Senjata Total
Konfirmasi Hamas itu muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Kamis (30/7) malam, mengumumkan kesepakatan untuk melakukan "perlucutan senjata total" terhadap Hamas. Trump menyebut langkah ini sebagai hal krusial untuk membuka jalan bagi pemerintahan Palestina yang baru di Jalur Gaza.
Menurut para pejabat Hamas yang berbicara kepada AFP, sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Trump akan mengawasi proses penyimpanan senjata milik Hamas. Komite ini dibentuk untuk mengelola Gaza dan memastikan berjalannya kesepakatan. Hamas berharap para mediator serta Dewan Perdamaian mampu menjamin Israel mematuhi seluruh ketentuan, termasuk penarikan pasukan dari Jalur Gaza.
Dalam kesepakatan itu, terdapat juga rencana pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah tersebut. Kehadiran komite ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara berbagai pihak yang bersengketa.
Hamas: Konsesi demi Rakyat Gaza
Ghazi Hamad, salah satu anggota tim negosiasi Hamas, menyatakan bahwa kelompoknya melakukan konsesi besar untuk kepentingan rakyat Palestina di Jalur Gaza. "Kami melakukan konsesi demi rakyat kami di Jalur Gaza, untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengungsian," ujarnya.
Hamad juga menegaskan bahwa Israel tidak akan mencampuri urusan perlucutan senjata, karena tugas tersebut akan dijalankan oleh NCAG. "Israel tidak akan campur tangan dalam masalah perlucutan senjata. Komite Nasional adalah badan yang akan melaksanakan tugas ini," jelasnya.
Namun Hamad memberikan syarat yang jelas: Hamas tidak akan mengambil langkah apa pun menuju perlucutan senjata, kecuali Israel lebih dulu memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. "Masalah perlucutan senjata berkaitan dengan penarikan pasukan Israel dan rekonstruksi Gaza," tegasnya.
Sikap Dua Arah yang Terus Berbenturan
Sikap kedua pihak ini masih berada pada posisi yang saling bertentangan. Israel bersikeras bahwa perlucutan senjata harus terjadi sebelum adanya penarikan pasukan. Sementara Hamas berpegang pada prinsip bahwa penarikan pasukan Israel adalah prasyarat utama untuk membahas perlucutan senjata.
Keadaan ini menciptakan kebuntuan yang berisiko menunda proses perdamaian yang telah dinanti-nantikan. Padahal, kesepakatan gencatan senjata sudah disambut sebagai harapan baru bagi warga Gaza yang telah lama menderita akibat konflik berkepanjangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pemerintah Israel terhadap pernyataan Hamas. Sikap tidak resmi yang disampaikan sumber politik Israel menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam posisi Tel Aviv.
Dengan adanya dua sikap yang saling mengunci ini, jalan menuju perdamaian di Gaza masih sangat bergantung pada keberhasilan mediasi internasional, termasuk peran Amerika Serikat melalui Dewan Perdamaian. Semua mata kini tertuju pada langkah konkret berikutnya dari kedua belah pihak untuk memutus kebuntuan dan mewujudkan ketenangan bagi rakyat Palestina maupun Israel.
