Hamas resmi menyetujui perlucutan senjata total dalam kesepakatan dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dewan tersebut menyebutnya sebagai "terobosan bersejarah" dan mengklaim langkah ini akan disusul oleh penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Kendati demikian, Israel belum memberikan tanggapan publik terhadap rencana ini. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa Trump akan "sangat kecewa" jika Israel memutuskan tidak menarik diri dari Gaza. Penarikan Israel adalah salah satu syarat yang tertuang dalam rencana perdamaian Trump yang diumumkan pada Oktober lalu.
Warga Gaza Menyambut dengan Skeptis
Di Gaza, pengumuman tersebut tidak disambut antusias. Koresponden BBC di Gaza, Rushdi Abualouf, melaporkan dari Kairo bahwa banyak warga Palestina kini skeptis terhadap terobosan politik baru. "Setelah bertahun-tahun gencatan senjata yang gagal dan kesepakatan yang runtuh, banyak warga Palestina menjadi sangat skeptis terhadap terobosan politik baru," tulisnya.
Menurutnya, kepercayaan terhadap Hamas maupun Israel tetap rendah karena kesepakatan-kesepakatan sebelumnya gagal memberikan perbaikan berarti di lapangan. Sementara itu, Dewan Perdamaian secara resmi baru berdiri pada Januari lalu, sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 butir yang digagas Trump.
Isi Kesepakatan: Bertahap dan Tanpa Kepercayaan
Melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump menjelaskan perjanjian akan dieksekusi secara bertahap. Pemerintah AS menekankan cetak biru perdamaian ini dirancang dengan prinsip "tanpa kepercayaan" dan verifikasi ketat. Artinya, Hamas dan Israel dilarang beralih ke tahap berikutnya sebelum masing-masing merampungkan kewajibannya.
Perlucutan senjata akan dimulai dari kelompok bersenjata kecil. Setelah itu, Hamas membongkar infrastruktur militer skala besarnya, termasuk jaringan terowongan, gudang senjata, dan fasilitas produksi. Proses itu diakui akan memakan waktu jauh lebih lama. Setelah tahapan selesai, otoritas Palestina yang baru akan memegang kendali penuh atas persenjataan di Gaza, termasuk milik kepolisian Hamas.
Ada pula proses "penonaktifan" senjata berat yang mencakup penutupan terowongan dan pemberhentian sementara para petempur yang mengoperasikan fasilitas tersebut. Ini disebut sebagai proses yang sangat teknis, dan salah satu pertanyaan kuncinya adalah cara menyimpan senjata yang telah dikumpulkan dengan aman. Pada akhirnya, semua senjata pribadi di Gaza harus "ditangani" sesuai hukum Palestina.
Penarikan Israel Masih Penuh Tanda Tanya
Banyak pertanyaan belum terjawab soal penarikan pasukan Israel. Koresponden BBC Amerika Utara, Shaimaa Khalil, menulis, "Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini kurang menunjukkan keinginan untuk menarik pasukannya secara permanen dari Gaza. Dia menghadapi tekanan dari mitra koalisi sayap kanan yang telah lama menentang langkah tersebut."
Khalil juga menyebut adanya pertanyaan operasional, misalnya kepada siapa pasukan Israel menyerahkan kendali, dan apakah zona penyangga yang dikenal sebagai Garis Kuning akan termasuk dalam penarikan. Abualouf menilai masih terlalu dini untuk mengukur apakah kesepakatan itu bakal diimplementasikan. Namun, jika terwujud, ini akan menjadi "langkah kredibel pertama" menuju penghentian pertikaian di Gaza yang berlangsung hampir tiga tahun.
Kepemimpinan Baru Hamas dan Dampak Kemanusiaan
Kesepakatan ini muncul tak lama setelah Hamas menyelesaikan pemilihan pemimpin yang mengantarkan Khalil al-Hayya ke pucuk pimpinan. Para pejabat Palestina yang terlibat dalam perundingan meyakini kepemimpinan baru itu siap mengambil keputusan paling penting dalam sejarah Hamas, dilatarbelakangi kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan bagi lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.
Sejak 2023, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 73.290 orang, termasuk 21.280 anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas. Penghitungan itu dianggap dapat diandalkan oleh PBB. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Oktober lalu, tetapi Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 1.168 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak saat itu.
Sementara itu, Kairo akan "segera" menjadi tuan rumah pertemuan para mediator rencana perdamaian Gaza, demikian dilaporkan kantor berita Mesir, Al-Qahera, pada Jumat (30/07) pagi. Para mediator mencakup Mesir, AS, Qatar, dan Turki. Sumber-sumber Mesir tidak menyebutkan kapan pertemuan berlangsung, tetapi "menegaskan komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan ketentuan perjanjian."
