Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima tiga pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Juli 2026. Pertemuan itu membahas sejumlah program prioritas, termasuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), serta perlindungan bagi warga yang menjadi korban konflik satwa liar.
Sabu Raijua: Lahan 8 Hektare Siap, tetapi Terkendala Administrasi
Bupati Sabu Raijua, Karisman B. Riwu Kore, menyampaikan bahwa daerahnya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak Mei 2025. Wilayah Sabu Raijua merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sehingga keberadaan sekolah tersebut dinilai sangat mendesak. "Sekolah Rakyat ini memang untuk Sabu Raijua sangat-sangat diperlukan karena posisi kami 3T. Data yang kami punya itu sekitar 15 ribu di Desil 1 dan Desil 2," kata Karisman.
Lokasi pembangunan telah dipindahkan ke Raemadia dengan lahan seluas 8 hektare yang dinilai memenuhi persyaratan karena kontur relatif landai, akses jalan, ketersediaan air, serta status sertifikat yang lengkap. Namun, proses pembangunan masih terkendala penyelesaian administrasi, termasuk dokumen lingkungan dan hasil survei yang belum diterima. Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, mengungkapkan bahwa usulan pembangunan telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 4 April 2026, tetapi hasil survei lapangan belum diterbitkan. "Sabu Raijua sudah masuk ke PU per 4 April tahun ini. PU memang sampai sekarang belum mengeluarkan hasil survei. Nanti saya kabari, Pak," ujar Herman. Agus Jabo meminta dokumen terbaru lokasi Raemadia segera disampaikan ke Sekretariat Bersama agar proses dapat terus dikawal. "Yang jelas masukkan dulu ke Sekber. Kalau tidak masuk Sekber berarti macet, karena mereka yang mengurus teknisnya ke PU. Ini daerah tertinggal, nanti diprioritaskan," katanya.
Kota Banjar: Lahan Diperluas, PPSE Jadi Fokus
Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat sempat terkendala luas lahan yang hanya 4,5 hektare. Pemerintah Kota Banjar kemudian memindahkan lokasi ke Kecamatan Pataruman dengan lahan seluas 6,6 hektare yang merupakan aset pemerintah kota. "Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. Yang awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah lengkap dan siap," jelas Sudarsono. Herman membenarkan adanya lokasi baru tersebut dan dokumen telah diterima Sekretariat Bersama.
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Banjar juga menyampaikan kebutuhan penguatan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Ketua TAPPD Kota Banjar Bintang mengatakan, pemerintah daerah ingin memperluas intervensi produktif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Penurunan angka kemiskinan di Banjar selama ini ditopang oleh kombinasi bantuan sosial, pelatihan, dan program pemberdayaan. Karena itu, Banjar mengusulkan penambahan penerima PKH sekaligus intervensi PPSE bagi warga yang masih produktif. "Kami ingin bantuan itu tidak berhenti pada bansos. Kami ingin kompetensinya terus naik dan memberi efek pada penurunan pengangguran terbuka," ujar Bintang.
Kepala Pusdatin Kesos Joko Widiarto menjelaskan bahwa kuota nasional PKH terbatas, hanya 10 juta penerima, sementara satu desil saja berisi sekitar 9 juta jiwa. "Secara nasional kuota PKH itu 10 juta. Satu desil saja isinya sekitar sembilan juta. Jadi PKH sebenarnya hanya cukup untuk Desil 1 dan sebagian Desil 2. Kalau ada yang putus dan memenuhi syarat, silakan diusulkan melalui SIKS-NG," jelas Joko. Ia menambahkan bahwa jalur yang lebih tepat untuk menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga produktif adalah melalui PPSE. Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna menyampaikan bahwa asesmen awal telah dilakukan terhadap 61 keluarga di Kota Banjar, namun belum disalurkan. Agus Jabo meminta proposal PPSE Kota Banjar segera ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kuota yang tersedia, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan filantropi jika kuota APBN terbatas.
Indragiri Hilir: Lahan Gambut dan Konflik Satwa Liar
Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, menyampaikan usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025. Lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 6 hektare, dilengkapi akses listrik dan air, serta jalan menuju lokasi yang sedang dibangun. Namun, hasil penilaian awal menyebut karakter tanah sebagai lahan gambut sehingga memerlukan penjelasan teknis lebih lanjut kepada Kementerian PU. "Penduduk kami sekitar 45 persen berada di Desil 1 sampai Desil 5. Kami sangat berharap lokasi ini bisa dimasukkan dalam tahap ketiga," ujar Tantawi. Herman mengatakan catatan PU memang menyebut lokasi tersebut sebagai lahan gambut, sehingga perlu diyakinkan ke PU dengan penjelasan teknis. Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera melengkapi penjelasan teknis agar usulan dapat dibahas kembali sebelum daftar pembangunan tahap berikutnya ditetapkan.
Selain Sekolah Rakyat, Indragiri Hilir juga menyampaikan persoalan warga miskin yang meninggal akibat diterkam buaya atau harimau saat mencari nafkah di wilayah pesisir dan perkebunan. "Di tempat kami sering terjadi warga meninggal diterkam harimau atau buaya. Mereka adalah orang-orang miskin yang bekerja mencari ikan atau udang di pantai," ujar Tantawi. Masryani Mansyur menjelaskan bahwa kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam berupa konflik satwa liar dengan manusia. Kemensos akan mempelajari lebih lanjut mekanisme perlindungan dan bantuan setelah pemerintah daerah menyampaikan data serta usulan resmi sesuai ketentuan.
Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta seluruh pemerintah daerah menjaga komunikasi dengan unit teknis Kemensos agar usulan tidak berhenti pada pembahasan. "Nanti segera ditindaklanjuti. Kalau proposalnya ada, programnya ada, dan kuotanya tersedia, tentu kita proses. Perintah Presiden jelas, pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah supaya kemiskinan bisa secepatnya diselesaikan bersama-sama," jelasnya.
