Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) akan memperkuat kerja sama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui pembaruan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mewujudkan layanan rehabilitasi, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial yang lebih terpadu.
Audiensi Kemensos dan BNN Bahas Pembaruan MoU
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Kepala BNN, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (13/7/2026). Pertemuan turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo.
Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rehabilitasi, pendampingan sosial, hingga pemberdayaan agar para penyintas mampu kembali hidup mandiri dan produktif.
Rehabilitasi dan Pemberdayaan Menjadi Fokus Utama
"Kita mulai dengan kerja sama yang fokus pada rehabilitasi, kemudian pemberdayaan setelah rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang sehat dan produktif," kata Gus Ipul dalam siaran pers, Senin (13/7/2026). Ia menjelaskan, Kemensos memiliki sentra-sentra terpadu di berbagai daerah yang siap dimanfaatkan untuk mendukung proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika.
"Setelah rehabilitasi, tahap berikutnya adalah pemberdayaan sosial. Harapan kita mereka bisa pulih, kembali ke lingkungan, dan hidup produktif di tengah masyarakat," ujarnya.
BNN: MoU Sebelumnya Berakhir 2020, Perlu Diperbarui
Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan pembaruan MoU diperlukan karena kerja sama antara Kemensos dan BNN telah berakhir pada 2020. Menurutnya, dinamika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang menuntut penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menilai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus berjalan beriringan agar proses pemulihan berlangsung lebih optimal. Oleh karena itu, BNN mengusulkan keterlibatan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan rehabilitasi medis serta Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan pekerja yang menjalani rehabilitasi tetap memperoleh perlindungan selama proses pemulihan.
"Kami berharap kerja sama ini dapat segera diperkuat melalui MoU yang baru sehingga penanganan korban narkoba dapat dilakukan secara lebih terpadu, mulai dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial hingga pemberdayaan sosial," ujar Suyudi.
Modus Baru Narkotika Sintetis dan Vape Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi juga menyoroti perkembangan modus peredaran gelap narkotika yang semakin beragam, termasuk meningkatnya penyalahgunaan narkotika sintetis dan cairan rokok elektronik (vape). Menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
Tindak Lanjut: MoU Baru dan Sistem Data Terintegrasi
Sebagai tindak lanjut, Kemensos dan BNN akan segera menyusun MoU baru beserta perjanjian kerja sama teknis yang turut melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kerja sama tersebut akan mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, hingga reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Kedua lembaga juga sepakat mengoptimalkan pemanfaatan sentra-sentra Kemensos sebagai lokasi rehabilitasi sosial, memperkuat asesmen serta pembinaan terhadap Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), dan mengembangkan sistem data rehabilitasi yang lebih terintegrasi guna meningkatkan kualitas layanan bagi para penerima manfaat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Aldrin M.P. Hutabarat, Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Amrita Devi, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNN Tri Julianto Djatiutomo, serta Administrator Kesehatan Ahli Madya BNN Yosi.
