Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang mematangkan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Hal ini disampaikan di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Koordinasi dan Perhitungan Formasi
Zudan menjelaskan bahwa BKN bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) serta Menteri Keuangan terus mematangkan persiapan seleksi CPNS 2026. "Kalau kita saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan.
Selain CPNS, BKN juga tengah menyelesaikan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat dan seleksi Sekolah Kedinasan yang dijadwalkan rampung pada Juli 2026. Zudan menekankan pentingnya pemetaan formasi karena jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah mencapai 6,7 juta orang.
Pemetaan Kebutuhan ASN
"Jadi kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta. Nah ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa," tutur Zudan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa formasi yang dibuka sesuai dengan kebutuhan riil instansi, sehingga tidak terjadi penumpukan atau ketidaksesuaian kompetensi.
Waspada Hoaks Pendaftaran CPNS 2026
Sebelumnya, BKN mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai poster hoaks terkait pendaftaran CPNS 2026 yang marak beredar di media sosial dan aplikasi percakapan. Poster tersebut kerap menyertakan tautan mencurigakan yang mengarah ke situs web tidak resmi (phishing). Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa hingga saat ini pintu pendaftaran resmi belum dibuka sama sekali.
"Poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang memaksa atau mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu," ujar Wisudo dilansir dari laman resmi bkn.go.id. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN.
"Jangan sampai keinginan mulia menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya," tutup Wisudo. Informasi resmi mengenai seleksi CASN hanya akan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah dan portal terintegrasi SSCASN.
