Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap partai politik untuk memberikan pelatihan atau 'sekolah' kepada calon kepala daerah sebelum bertarung dalam Pilkada. Usulan ini disampaikan menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat kepala daerah di berbagai wilayah.
Usulan Mendagri Tito Karnavian
"Mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Menurutnya, pelatihan ini penting agar calon kepala daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam pengelolaan birokrasi dan keuangan daerah.
Pelatihan untuk Cegah OTT
Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap dilibatkan jika partai politik ingin menyelenggarakan pelatihan bagi calon kepala daerah. Ia menawarkan bimbingan teknis yang melibatkan Kemendagri, KPK, atau lembaga lain. "Supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya enggak dibohongin sama stafnya," kata Tito. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kasus korupsi seperti yang terjadi pada Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, yang baru-baru ini terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan.
Pembinaan Berkala bagi Kepala Daerah
Selain pelatihan sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan pembinaan secara berkala setelah kepala daerah dilantik. Pembinaan dapat dilakukan setiap enam bulan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), maupun lembaga lainnya. "Setelah itu mungkin bisa juga kami siap juga kalau seandainya per enam bulan sekali mereka ada penyegaran, entah di IPDN atau BPSDM, kami punya lembaga-lembaga itu," kata dia. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan kepala daerah terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam menjalankan pemerintahan.
Latar Belakang Calon Kepala Daerah yang Beragam
Tito menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala daerah karena tidak semua memiliki latar belakang birokrat. "Karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya ngerti birokrasi. Bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta. Yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah ini yang perlu sangat teknis," pungkasnya. Dengan pelatihan dan pembinaan yang tepat, diharapkan kepala daerah dapat menjalankan tugas dengan baik dan terhindar dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
