Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Laporan ini disampaikan Tito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026).
Arahan Presiden Prabowo soal Pencegahan Korupsi
Menurut Tito, Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh pejabat negara, termasuk kepala daerah, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Kalau untuk penanganan korupsi beliau (Presiden) selalu mendukung," kata Tito. Ia menegaskan bahwa dukungan penuh dari kepala negara menjadi modal penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Tito juga menyoroti latar belakang kepala daerah yang beragam, mulai dari artis, pengusaha, hingga profesi lainnya. Menurutnya, perlu ada program pelatihan atau penguatan kapasitas bagi calon kepala daerah sebelum resmi menjabat. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi pelanggaran hukum, termasuk korupsi, di masa kepemimpinan mereka.
Koordinasi dengan KPK dan Rencana Kunjungan ke Daerah
Mendagri memastikan akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. "Dengan adanya OTT-OTT KPK ini, saya sudah bekerja sama dengan KPK, sudah saya temui. Kami akan keliling ke sepuluh titik ya mulai minggu depan," ujarnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif agar kepala daerah lebih waspada terhadap praktik korupsi.
Data dari KPK menunjukkan bahwa sejak tahun 2025 hingga 29 Juli 2026, sebanyak 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditangkap melalui OTT. Angka ini cukup mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di pemerintahan daerah. Terbaru, pada 29 Juli 2026, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro turut terjerat OTT KPK.
Dampak dan Harapan ke Depan
Maraknya OTT ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pencegahan korupsi. Tito menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga antikorupsi untuk menekan angka korupsi. Ia juga mengapresiasi kerja KPK yang dinilai responsif dalam menindak pelaku korupsi di daerah.
Ke depan, Mendagri berharap agar kepala daerah yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan integritas tinggi. Pelatihan dan pembinaan yang direncanakan akan difokuskan pada pemahaman aturan, manajemen keuangan daerah, serta etika kepemimpinan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kepala daerah yang terjaring OTT di masa mendatang.
Presiden Prabowo sendiri telah memberikan arahan tegas agar korupsi diberantas hingga ke akar-akarnya. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk KPK dan Kemendagri, menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Masyarakat pun diajak untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar bersih dari korupsi.
