Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan keprihatinannya atas masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, meskipun mereka telah mendapatkan retret langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Pembekalan dan Sistem Transparan Belum Cukup
Menurut Tito, para kepala daerah telah diberikan berbagai pembekalan, termasuk retret, pelatihan awal, sistem keuangan yang lebih transparan, serta pembinaan berkelanjutan. Bahkan, Presiden Prabowo sempat mengumpulkan mereka di Sentul untuk memberikan arahan langsung. Namun, praktik korupsi masih terjadi. "Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat membuat pemerintah pusat tidak bisa sepenuhnya mengontrol kualitas calon. Faktor integritas individu menjadi penentu utama.
Integritas Kembali ke Masing-Masing Kepala Daerah
Tito menekankan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, pada akhirnya integritas pribadi setiap kepala daerahlah yang menentukan. Ia meminta agar kasus OTT terhadap Bupati Lombok Barat menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah. "Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Jadi saya berharap dengan adanya OTT-OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini," katanya. "Kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," lanjutnya.
Maraknya OTT Kepala Daerah Sepanjang 2025-2026
Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2025, sebanyak 15 kepala daerah telah terjaring OTT oleh KPK. Dari jumlah tersebut, setidaknya 6 di antaranya—terdiri dari 4 bupati dan 2 wali kota—telah ditangkap pada awal tahun 2026 saja. Kasus terbaru adalah penangkapan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), yang saat ini sedang diterbangkan ke Jakarta bersama sejumlah orang lainnya dari Lombok Barat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi melalui pembekalan dan sistem transparansi belum sepenuhnya efektif. Tito berharap agar para kepala daerah dapat mengambil hikmah dari kasus-kasus yang terjadi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
