Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan rekrutmen kader yang berintegritas. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya pendidikan politik di setiap partai kepada kadernya.
Pendidikan Politik dan Rekrutmen Kader
"Pertama, kita tentu kewajiban partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas dan kemampuan profesional," jelas Sarmuji dalam acara Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar Tahun 2026 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Senin (3/8).
Sarmuji menegaskan bahwa partai politik tidak hanya bertugas mencetak kader untuk menduduki jabatan publik, melainkan juga bertanggung jawab membina dan mengawasi mereka. Proses pembinaan harus dimulai sejak dini dan terus dilakukan ketika kader telah mengemban amanah sebagai pejabat publik.
"Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya," kata dia.
Ongkos Politik Mahal sebagai Akar Masalah
Selain itu, Sarmuji menyebut ada persoalan mendasar lain yang juga harus dievaluasi, yaitu mahalnya ongkos politik. Menurutnya, persoalan ini menjadi salah satu akar masalah yang terus menjadi perbincangan, namun belum mendapatkan solusi yang tepat.
"Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama Undang-Undang Pilkada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya," ungkapnya.
Implikasi dan Harapan
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya frekuensi OTT yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah. Data KPK menunjukkan bahwa OTT lebih banyak menjerat bupati daripada gubernur, yang mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam politik lokal.
Sarmuji berharap agar partai politik, termasuk Golkar, dapat berperan aktif dalam mencegah korupsi melalui pendidikan politik yang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal partai terhadap kadernya yang menjabat sebagai pejabat publik.
Dengan adanya evaluasi terhadap ongkos politik yang mahal, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat melalui revisi undang-undang politik, khususnya Undang-Undang Pilkada, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi di masa depan.
