Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan (sprinlidik) sepanjang semester I tahun 2026. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers kinerja di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/7/2026).
Capaian Penyelidikan dan Penindakan
Dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset, KPK berhasil menghimpun data penyelidikan sebanyak 72 sprinlidik. Jumlah ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam mengungkap kasus korupsi di berbagai sektor. Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban setiap pelaku.
“Penegakan hukum bukan sekadar soal menetapkan tersangka, namun memastikan bahwa setiap perkara memperoleh kepastian hukum dan setiap pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,” ujar Setyo dalam konferensi pers tersebut.
Operasi Tangkap Tangan dan Penuntutan
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, KPK juga menggelar 12 operasi tangkap tangan (OTT). Operasi ini merupakan bagian dari penyelidikan tertutup yang berhasil menjerat para pelaku korupsi secara langsung. Selain itu, KPK telah membawa 119 terdakwa ke pengadilan pada semester I 2026. Angka ini meningkat dibandingkan semester II tahun 2025, yang menunjukkan tren penegakan hukum yang semakin masif.
“Kemudian terdakwa yang KPK bawa ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46,” sebut Setyo. Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan mencakup berbagai kasus, mulai dari suap hingga pengadaan barang dan jasa.
Pemulihan Aset dan Hibah ke Publik
KPK menegaskan bahwa aset hasil korupsi harus dikembalikan kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah ke kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hingga Juni 2026, total nilai aset yang telah dialihkan statusnya mencapai Rp 229,81 miliar.
“Nah, ini sebagaimana dalam data ada beberapa yang sudah dialihkan dengan totalnya atau dihibahkan atau yang penetapan status penggunaan ke beberapa kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah nilainya adalah Rp 229,81 miliar,” jelas Setyo. Aset-aset tersebut antara lain berupa tanah, bangunan, dan kendaraan yang sebelumnya disita dari para terpidana korupsi.
Dengan capaian ini, KPK berharap masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pemberantasan korupsi. Lembaga antirasuah terus berupaya meningkatkan efektivitas penindakan dan pemulihan aset demi keadilan dan kesejahteraan publik.
