KOMPAS.com - Sebuah narasi yang mengeklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) dalam memungut pajak beredar di media sosial. Narasi tersebut menyebutkan bahwa Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga perangkat desa akan dilibatkan dalam menagih pajak ke masyarakat.
Narasi yang Beredar di Media Sosial
Narasi itu beredar pada Minggu (19/7/2026) melalui sejumlah unggahan di platform media sosial. Unggahan tersebut mengklaim bahwa DJP akan menggunakan aparat keamanan untuk memaksa masyarakat membayar pajak. Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut perlu diluruskan karena tidak sesuai dengan fakta.
Penegasan dari DJP
DJP memastikan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak bertugas untuk menagih pajak ke masyarakat. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJP, Dwi Astuti, menegaskan bahwa tugas pokok Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak terkait dengan pemungutan pajak. "Tidak ada pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam penagihan pajak. Informasi itu tidak benar," ujar Dwi saat dihubungi Kompas.com.
Klarifikasi Resmi
DJP juga telah mengeluarkan klarifikasi resmi melalui akun media sosial dan situs web mereka. Dalam klarifikasi tersebut, DJP menyatakan bahwa proses pemungutan pajak tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Dampak dan Imbauan
Narasi hoaks ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, DJP mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi DJP atau menghubungi contact center pajak. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya agar tidak menimbulkan misinformasi yang lebih luas.
