Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyoroti maraknya kasus warga yang tewas akibat pengeroyokan oleh sesama warga. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), Deddy meminta pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan masyarakat.
Deddy Sitorus: Keselamatan Rakyat Tanggung Jawab Kepala Daerah
Sebelum membahas remunerasi pejabat, Deddy meminta agar perhatian dialihkan kepada rakyat. Ia menampilkan sejumlah video tentang warga yang menjadi korban pengeroyokan, termasuk kasus pencuri ayam di Tabanan, Bali, dan tewasnya satpam Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat.
"Ini di Tabanan. Kabarnya bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak," ujar Deddy.
Deddy mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab kolektif, terutama kepala daerah.
"Negara ini didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?" tanya Deddy. "Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah," sambungnya.
Negara Gagal, Pemerintah Daerah Gagal
Menurut Deddy, dalam tiga kejadian pengeroyokan tersebut, tidak ada unsur pemerintah yang hadir selama berjam-jam penganiayaan hingga korban meninggal. Ia menilai negara dan pemerintah daerah telah gagal melindungi warga.
"Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu," tegasnya.
Deddy lantas mendesak Mendagri Tito Karnavian bersama Polri, TNI, dan para kepala daerah untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja," ujarnya. "Saya mohon Pak Menteri duduk khusus, Pak, dengan kepala daerah menyusun ini, Pak. Dengan Polri, dengan TNI, Pak. Cukup, Pak, Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol, ini negara hukum kita," sambungnya.
Respon Mendagri Tito Karnavian
Menanggapi sorotan Deddy, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan yang mengikat publik, termasuk dalam keadaan mendesak. Ia mengaku telah mengecek partai politik kepala daerah Tabanan dan meminta Deddy ikut mengingatkan yang bersangkutan.
"Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video empat yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy," ujar Tito.
"Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf joke aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan," sambung Tito.
Deddy Klarifikasi: Bupati Tabanan Beri Santunan dan Biaya Pendidikan
Deddy kemudian mengklarifikasi bahwa Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, yang merupakan kader dan Ketua DPC PDIP Tabanan, telah memberikan bantuan kepada keluarga korban, termasuk santunan dan biaya pendidikan anak korban.
"Saya klarifikasi. Ya, seketika saya tanyakan, ketika kejadian itu bupati sudah langsung memberikan santunan dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu seperti Sinjai dan segala macam itu Pak," ujarnya. "Dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Pak, apabila memang keluarga itu keluarga tidak mampu," lanjut Deddy.
Menanggapi hal itu, Tito mengapresiasi tindakan pasca-kejadian, namun menekankan pentingnya upaya pencegahan. "Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pascakejadian. Tapi sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, saya tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian. Tapi juga sebelum, aksi-aksi pencegahan, memperkuat Siskamling misalnya, itu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua," tutupnya.
