Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) V, Bobby Adhityo Rizaldi (BB), memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/7/2026). Bobby akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Kedatangan Bobby di KPK
Bobby Rizaldi tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 9.55 WIB dengan mengenakan baju batik bernuansa biru. Ia langsung memasuki gedung tanpa memberikan banyak komentar. "Kita hadir hari ini," ujar Bobby singkat.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterangan Bobby diperlukan untuk menerangkan konstruksi perkara secara utuh. "Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim Sumsel. Di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut, menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP," kata Budi.
Penggeledahan Rumah Bobby
Sebelumnya, pada Selasa (14/7), KPK menggeledah rumah Bobby di Jakarta. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. "Benar, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah Saudara BB, yang berlokasi di wilayah Jakarta. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa barang bukti elektronik," kata Budi dalam keterangan tertulis.
Budi menambahkan bahwa bukti elektronik yang disita akan diekstrak untuk kebutuhan pendalaman informasi. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim.
Kasus Suap Bupati Muara Enim
Edison ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6) dan ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (9/6). Selain Edison, KPK menetapkan tiga tersangka lain: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, Keponakan Bupati Adi Triyadi, dan Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
KPK menduga Edison menerima suap Rp 500 juta dari Cory yang diterima lewat Abi. Suap diduga untuk menjaga hubungan baik karena PT MSA selaku supplier smart board telah mendapat proyek pengadaan dari Pemkab Muara Enim tahun 2025. KPK menyita uang sekitar Rp 1,9 miliar dalam perkara ini.
OTT Kedua terhadap ASN BPK
Pada Rabu (10/6), KPK melakukan OTT terhadap lima orang ASN BPK yang masih terkait dugaan suap di Pemkab Muara Enim. KPK menduga Bupati Muara Enim memberi suap ke pihak BPK terkait temuan dalam pengadaan smart board. KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Angga (swasta), Titin Rita Lestari (ASN), Edison, Cory Erin Hardi, dan Fika (Direktur PT MSA). KPK mengungkap pihak BPK meminta Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit.
