Kemendagri Genjot Validasi Data untuk Target 400 Ribu BSPS
Kemendagri Genjot Validasi Data Target 400 Ribu BSPS

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini ditempuh melalui pengumpulan usulan penerima bantuan dari seluruh daerah agar penyaluran tepat sasaran.

Target 400 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni melalui program BSPS pada tahun ini. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga membutuhkan proses pendataan dan verifikasi yang lebih ketat.

"Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar Mendagri kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Proses Verifikasi Melibatkan BPS dan Kementerian PKP

Menurut Tito, proses verifikasi tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) yang memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan rumah penerima bantuan sesuai kriteria program. Skema serupa juga diterapkan untuk program bedah rumah di wilayah perbatasan, dengan target perbaikan 15 ribu rumah tidak layak huni di kawasan tersebut.

Untuk mempercepat pencapaian target, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS di tingkat kabupaten dan kota.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Program

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap proses validasi data dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perumahan. "Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah," tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS yang banyak membantu pelaksanaan program perumahan. Ia menyebutkan salah satu dukungan Mendagri yaitu membantu pihaknya berkoordinasi dengan para kepala daerah. "Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik," ujarnya.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga