Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola royalti bagi industri musik dan karya jurnalistik dalam Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada Minggu, 6 Juli 2026. Dalam Dialog Tingkat Menteri WIPO, Supratman menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal proposal perbaikan tata kelola royalti yang telah dibahas sejak Sidang SCCR pada Desember 2025.
Tiga Prinsip Utama Tata Kelola Royalti
Usulan Indonesia membawa tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar sistem pembayaran royalti di era digital menjadi lebih adil bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pencipta lagu, penerbit, dan platform digital. Supratman menekankan pentingnya ketiga prinsip tersebut untuk memastikan bahwa setiap penggunaan karya cipta mendapatkan kompensasi yang layak dan transparan.
Karya Jurnalistik dan Tantangan AI
Selain royalti musik, Indonesia juga membahas soal karya jurnalistik, termasuk mekanisme kompensasi yang adil bagi media di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI). Supratman menegaskan bahwa pembahasan mengenai remunerasi karya jurnalistik menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan konten berita oleh platform digital dan teknologi AI. Ia menyatakan, "Indonesia juga menyambut baik proses konsultasi yang tengah berlangsung di UNESCO atas rancangan Guidance on Fair Compensation for News, yang kami pandang bersifat komplementer dan saling memperkuat dengan dialog berbasis hak cipta yang kami dorong di WIPO."
Forum Global di Bali
Pemerintah Indonesia berencana menggelar Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober 2026. Forum ini akan dihadiri oleh negara-negara anggota WIPO untuk membahas tata kelola royalti lintas negara. Supratman berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan yang memperkuat sistem royalti global, terutama di era digital yang semakin kompleks.
