Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Tren Penurunan Indeks Harga Pangan
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Jaga Tren Penurunan IPH

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) menjaga tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memperkuat pengendalian harga pangan. Meskipun inflasi menunjukkan perbaikan, daerah diminta tetap mewaspadai komoditas yang masih menjadi penyumbang kenaikan harga, terutama beras dan minyak goreng.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Pesan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).

"Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus makanan, minuman, dan tembakau. Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan," ujar Tomsi.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Data BPS: 29 Provinsi Catat Penurunan IPH

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan upaya pengendalian inflasi mulai membuahkan hasil. Hingga 3 Juli 2026, sebanyak 29 provinsi mencatat penurunan IPH, delapan provinsi masih mengalami kenaikan, sementara satu provinsi berada dalam kondisi relatif stabil.

Meski demikian, BPS mencatat sejumlah komoditas masih perlu menjadi perhatian. Harga beras dan minyak goreng masih berada pada level tinggi di sejumlah daerah. Selain itu, bawang putih mengalami inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026 akibat meningkatnya biaya impor yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Di sisi lain, perkembangan harga sejumlah komoditas pangan mulai membaik. Harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Langkah Pengendalian yang Tepat Sasaran

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tomsi meminta Pemda yang inflasinya masih berada di atas rata-rata nasional agar segera berkoordinasi dengan BPS di daerah untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga dan menentukan langkah pengendalian yang tepat.

"Kalau memang masih belum terlalu paham, tolong BPS setempatnya diundang. Diajak diskusi bagian mana lagi yang harus kita perbaiki sehingga harga-harga ini dapat terkendali dengan baik," tegasnya.

Inflasi Nasional Juni 2026

Tomsi menjelaskan, inflasi nasional secara year-on-year pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen, sedangkan inflasi year-to-date mencapai 1,79 persen. Menurutnya, kenaikan inflasi tidak hanya dipengaruhi harga pangan, tetapi juga kelompok transportasi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta kelompok perawatan pribadi yang terdampak kenaikan harga emas dunia.

Karena itu, kata Tomsi, pemerintah akan terus memusatkan pengendalian pada sektor pangan yang dapat diintervensi secara langsung melalui berbagai langkah di daerah.

Harapan ke Depan

Tomsi berharap seluruh Pemda memanfaatkan data BPS sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi. Dengan koordinasi yang kuat dan intervensi yang tepat sasaran, tren penurunan IPH diharapkan terus berlanjut sehingga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga