PGM Indonesia Keluhkan Nasib Guru Honorer Madrasah di Depan DPR
PGM Keluhkan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah ke DPR

PGM Indonesia Sampaikan Keluhan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah ke DPR

Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyampaikan keluhan serius mengenai kesejahteraan guru honorer di madrasah saat melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 11 Februari 2026. Audiensi ini menjadi momen penting untuk menyoroti permasalahan yang telah lama mengakar di dunia pendidikan madrasah.

Gaji Tidak Teratur Meski Sudah Bersertifikasi

Wakil Ketua Umum PGM Indonesia, Ahmad Sujaenudin, mengungkapkan bahwa meskipun banyak guru honorer di madrasah telah mendapatkan sertifikasi, kenyataannya masih banyak yang tidak menerima gaji secara teratur setiap bulan. "Kalau gajinya jelas, mungkin tidak akan ada aksi," kata Ahmad, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI pada Kamis, 12 Februari 2026. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian pendapatan telah memicu potensi aksi protes dari para guru.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan sertifikasi yang bertujuan meningkatkan kualitas guru dengan implementasi di lapangan yang belum optimal. Guru honorer, yang seharusnya mendapatkan penghargaan setara dengan dedikasi mereka, justru menghadapi ketidakpastian finansial yang dapat berdampak pada motivasi dan kinerja mengajar.

Implikasi bagi Pendidikan Madrasah

Ketidaksejahteraan guru honorer di madrasah berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Stabilitas Pengajaran: Guru yang khawatir akan gaji mungkin kesulitan fokus pada tugas mengajar, yang dapat mengurangi efektivitas pembelajaran.
  • Retensi Guru: Ketidakpastian finansial dapat menyebabkan guru berpindah ke profesi lain, mengakibatkan kekurangan tenaga pendidik di madrasah.
  • Dampak Psikologis: Stres akibat masalah keuangan dapat memengaruhi kesehatan mental guru, yang pada gilirannya berdampak pada siswa.

Audiensi dengan DPR diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi konkret, seperti perbaikan sistem penggajian dan peningkatan anggaran pendidikan madrasah. PGM Indonesia menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menangani isu ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik.