Prabowo Buka Suara: Dana Desa Tak Tersalurkan ke Rakyat Selama Satu Dekade
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya permasalahan serius dalam penyaluran dana desa dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Dalam sebuah forum ekonomi, Prabowo menyatakan bahwa masalah ini telah berlangsung selama 10 tahun terakhir, di mana banyak dana tersebut tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana mestinya.
Forum Ekonomi Jadi Wadah Pengakuan
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, presiden tidak hanya membahas permasalahan dana desa, tetapi juga menjelaskan perkembangan program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai salah satu solusi yang diusung pemerintah.
"Selama ini, dalam kurun waktu 10 tahun, kita harus jujur mengakui bahwa banyak dana tersebut tidak benar-benar sampai ke rakyat," tegas Prabowo di hadapan para peserta forum. Pengakuan ini menjadi sorotan penting mengingat dana desa merupakan program strategis nasional untuk pemerataan pembangunan.
Banyak Kepala Desa Terjerat Kasus Hukum
Prabowo kemudian melanjutkan dengan menyoroti konsekuensi dari masalah penyaluran dana desa ini. Menurutnya, tidak sedikit kepala desa yang akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan baik dan transparan.
"Fakta ini dibuktikan dengan banyaknya kepala desa yang terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum. Penyebab utamanya adalah kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara akuntabel," papar Prabowo lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan adanya sistem pengawasan yang masih lemah dalam penyaluran dana desa selama ini.
Koperasi Merah Putih Sebagai Solusi
Di tengah pengakuan tentang masalah dana desa, Prabowo memaparkan kemajuan program Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyaluran yang lebih efektif. Presiden mengungkapkan bahwa dalam dua bulan ke depan, jumlah koperasi ini akan mencapai ratusan unit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
"Saat ini, sudah terbangun sekitar 30.000 koperasi beserta gudang penyimpanan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk langsung membantu masyarakat," jelas Prabowo. Menariknya, anggaran untuk program ini disebutkan berasal dari alokasi dana desa yang selama ini telah diberikan.
"Anggaran untuk Koperasi Merah Putih ini sebenarnya sudah ada, karena selama 10 tahun kita telah memberikan Dana Desa kepada desa-desa. Sekarang, kita akan mengarahkan dan memfokuskan penggunaannya agar lebih tepat sasaran," tambah Prabowo dengan penuh keyakinan.
Fasilitas dan Manfaat Koperasi Merah Putih
Prabowo kemudian merincikan berbagai fasilitas dan kebijakan yang akan diterapkan dalam program Koperasi Merah Putih. Setiap koperasi dipastikan akan dilengkapi dengan:
- Gudang penyimpanan yang memadai
- Cold storage atau kulkas penyimpanan khusus
- Gerai-gerai pelayanan masyarakat
"Melalui koperasi ini, akan hadir Farmasi Desa Murah yang menyediakan obat generik, klinik desa untuk layanan kesehatan dasar, serta gerai super micro financing yang bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir," papar Prabowo secara detail.
Selain itu, Koperasi Merah Putih juga akan memberikan subsidi dan menerapkan sistem bunga yang sangat ringan bagi anggota. "Kita akan memberikan bunga yang sangat mudah dan ringan bagi masyarakat. Semua barang subsidi akan memiliki akses yang langsung ke rakyat, sehingga tidak ada lagi ruang untuk penyelewengan atau kebocoran dana," tegas Prabowo menutup penjelasannya.
