Pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang ramai diperbincangkan di media sosial ternyata terjadi di Kota Kupang pada tahun 2025, bukan pada tahun 2026 seperti yang beredar luas. Informasi ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Yohanes R. B. Bria, dalam keterangan resminya pada Rabu (23/7/2026).
Kronologi Pembatasan BBM
Kebijakan pembatasan pembelian BBM ini diberlakukan oleh Pemerintah Kota Kupang mulai 1 Maret 2025 hingga 31 Desember 2025. Aturan tersebut membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis solar dan premium maksimal 20 liter per kendaraan per hari. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kelangkaan BBM yang kerap terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Menurut Yohanes, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM berjalan merata. "Pembatasan ini kami berlakukan pada 2025, bukan sekarang. Kami sudah melakukan sosialisasi sejak awal tahun," ujarnya.
Kesalahan Informasi di Media Sosial
Informasi yang menyebutkan pembatasan terjadi pada 2026 mulai menyebar pada Juli 2026. Banyak warganet yang mengaitkan kebijakan ini dengan kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah pusat. Padahal, tidak ada hubungan langsung antara kedua hal tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Maria H. L. M. Tukan, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi. Pembatasan BBM di Kupang sudah berakhir pada Desember 2025," katanya.
Dampak Kebijakan
Selama masa pemberlakuan, kebijakan ini berhasil menekan antrean panjang di SPBU. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat, konsumsi BBM bersubsidi turun 15% dibandingkan periode sebelumnya. Namun, kebijakan ini juga menuai protes dari sebagian pengusaha transportasi yang mengeluhkan keterbatasan pasokan.
Yohanes menambahkan, evaluasi terhadap kebijakan ini telah dilakukan. "Kami melihat ada dampak positif, tetapi juga perlu penyesuaian. Untuk ke depannya, kami akan mengkaji ulang skema pembatasan agar lebih efektif," jelasnya.
Kesimpulan
Dengan demikian, informasi yang menyebutkan pembatasan pembelian BBM di Kupang terjadi pada 2026 adalah tidak benar. Fakta yang benar adalah kebijakan tersebut berlaku pada tahun 2025. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam menyaring informasi dan selalu merujuk pada sumber resmi.
