Praktik Perbudakan di Pulau Suma Disorot Media Asing
Media asing asal Perancis, Agence-France Presse (AFP), menyoroti praktik perbudakan yang masih berlangsung di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dalam artikel berjudul "Inside Indonesia's slave island: 'I want my children to be free'" yang terbit pada Selasa, 21 Juli 2026, AFP mengungkapkan bahwa di pulau tersebut masih ada orang-orang yang lahir dengan status sebagai budak.
Kondisi Budak di Sumba: Bekerja Tanpa Upah dan Diwariskan
Dua jam perjalanan dari pantai-pantai wisata Bali, para budak di Sumba bekerja dari fajar hingga senja tanpa menerima upah. Mereka dapat diwariskan sebagai bagian dari perkawinan, dan dalam beberapa kasus mengalami pemukulan maupun pemerkosaan oleh tuan mereka.
AFP mengutip pernyataan seorang budak yang mengatakan, "Saya ingin anak-anak saya bebas." Praktik ini menunjukkan bahwa perbudakan masih menjadi realitas pahit di beberapa daerah terpencil Indonesia, meskipun secara hukum telah dihapuskan.
Dampak dan Respons Terhadap Praktik Perbudakan
Praktik perbudakan di Sumba telah menarik perhatian internasional. Organisasi hak asasi manusia mengecam kondisi tersebut dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas. Namun, hingga saat ini, perubahan signifikan belum terlihat di lapangan.
AFP melaporkan bahwa para budak tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Mereka juga tidak bisa meninggalkan majikan mereka karena keterikatan tradisi dan ketergantungan ekonomi.
Upaya Penghapusan Perbudakan di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan perbudakan, namun implementasi di daerah terpencil seperti Sumba masih lemah. Aktivis lokal terus berjuang untuk membebaskan para budak dan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik.
Seorang aktivis mengatakan, "Kami berusaha memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri." Namun, tantangan budaya dan ekonomi membuat upaya ini berjalan lambat.
