Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur penunjukan lima pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa Prabowo menandatangani Keppres tersebut pada Selasa, 21 Juli 2026, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (TPA) serta usulan dari Jaksa Agung.
“Dapat kami infokan bahwa kemarin presiden telah tandatangani Keppres sesuai dengan hasil TPA, sebagaimana mengacu ke surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian hari ini kami tindaklanjuti secara administratif,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Wakil Jaksa Agung dan Jampidsus Baru
Keppres tersebut menunjuk Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung. Nana sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Plt. Wakil Jaksa Agung. Sementara itu, posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kini diisi oleh Kuntadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA). Kuntadi menggantikan Febrie Ardiansyah yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Pergantian di Jampidum dan Posisi Lain
Melalui Keppres yang sama, posisi yang ditinggalkan Kuntadi di BPA digantikan oleh Patris Yusrian Jaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta. Di lingkungan Tindak Pidana Umum, posisi Jampidum kini diisi oleh Leonard Eben Ezer Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Selanjutnya, posisi Leonard di Badan Diklat digantikan oleh Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Harli Siregar.
Rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di Kejagung dan tindak lanjut dari proses hukum yang melibatkan pejabat sebelumnya. Dengan penunjukan ini, diharapkan kinerja Kejaksaan Agung semakin optimal dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
