Polri mengerahkan 71.728 personel untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung Juli hingga September 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026.
Rapat Koordinasi Lintas Lembaga
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo memimpin Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kamis (30/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, pejabat utama Mabes Polri, Kapolda dan Wakapolda dari wilayah rawan secara virtual, serta perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.
Forum ini menyatukan strategi menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kekeringan dan kebakaran. Polri meminta jajaran memperbarui pemetaan wilayah rawan, memverifikasi titik panas, serta memperkuat sistem peringatan dini. Patroli terpadu dioptimalkan bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi dan Personel
Pengawasan diperkuat melalui command center terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau titik panas secara real-time. Polri mengoptimalkan drone, CCTV di pos pemantauan, dan sistem informasi kebakaran guna mempercepat deteksi.
Hingga saat ini, Polri telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, dan 180 kegiatan kesiapan aksi. Sebanyak 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan dilakukan Bhabinkamtibmas bersama Babinsa. Lebih dari 168.500 patroli terpadu dilaksanakan di darat dan perairan rawan Karhutla.
Personel yang disiagakan meliputi 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob. Sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda diterapkan agar dukungan personel dan peralatan dapat digerakkan cepat sesuai situasi.
Penegakan Hukum: 115 Tersangka Diproses
Dalam aspek penegakan hukum, Polri meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Hingga Juni 2026, Polri melakukan 118 penyelidikan dan 30 penyidikan terkait Karhutla, dengan 115 tersangka telah diproses. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan, termasuk korporasi yang melanggar ketentuan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, rapat tersebut merupakan respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah operasional terukur dan terintegrasi. “Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat,” ujar Johnny.
Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan Presiden diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan, mencakup pencegahan, penanganan kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana. Polri mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
