Kemenhut Perkuat Data Mangrove Nasional via Platform Mandara untuk Rehabilitasi Pesisir
Kemenhut Perkuat Data Mangrove via Platform Mandara

Kemenhut Perkuat Data Mangrove Nasional via Platform Mandara untuk Rehabilitasi Pesisir

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) telah meresmikan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) di Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026. Inisiatif ini bertujuan memperkuat sistem integritas data mangrove nasional untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Mengakhiri Era Fragmentasi Data

Direktur Jenderal PDASRH Kemenhut, Dyah Murtiningsih, menjelaskan bahwa Mandara dirancang untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber menjadi satu referensi nasional yang akurat. "Dengan Mandara, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan," ujarnya, dikutip dari Antara, Jumat 13 Februari 2026.

Menurut Dyah, fragmentasi data selama ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan mangrove secara optimal. Perbedaan sumber dan metode pengumpulan data sering menyulitkan perencanaan rehabilitasi yang tepat sasaran. "Melalui Mandara, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel," tegasnya.

Fondasi Penting untuk Perlindungan Pesisir

Dyah menegaskan bahwa penguatan sistem data merupakan fondasi krusial dalam mendukung perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat. "Data yang kredibel akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem mangrove," kata Dyah.

Pengembangan platform Mandara bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan bagian integral dari upaya reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang sedang diperkuat oleh Kemenhut. Platform ini dirancang dengan fungsi ganda strategis:

  • Sebagai wadah basis data terpusat
  • Sebagai instrumen vital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem mangrove

Akurasi Rehabilitasi dan Sinergi Pendanaan

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Nikolas Nugroho Sujobasuindro, menyoroti dampak operasional Mandara yang akan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan secara signifikan. Platform ini mencakup seluruh siklus mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

"Mandara membantu memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan," ujar Nikolas. Ia menambahkan bahwa integrasi data melalui Mandara juga menjadi kunci dalam memudahkan sinkronisasi berbagai program rehabilitasi mangrove.

Platform ini memungkinkan penyelarasan program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema pendanaan non-APBN, termasuk memfasilitasi kerja sama yang lebih erat dengan mitra pembangunan internasional dan sektor dunia usaha. "Dengan data yang terintegrasi, rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan," jelas Nikolas.

Dukungan untuk Program Nasional dan Kolaborasi Lintas Sektor

Peluncuran platform Mandara dinilai sangat strategis karena mendukung langsung keberhasilan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Sistem ini juga berfungsi memperkuat sinergi kolaboratif lintas sektor, menghubungkan:

  1. Pemerintah pusat
  2. Pemerintah daerah
  3. Mitra pembangunan
  4. Lembaga riset
  5. Masyarakat

Dalam satu visi pelestarian pesisir. Kemenhut berkomitmen untuk terus mengembangkan kapabilitas Mandara agar sistem ini semakin tangguh dan responsif, mampu menjawab tantangan kebutuhan perencanaan yang kompleks dan berjenjang dari tingkat nasional hingga teknis di lapangan.

Melalui penyajian sistem informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, inisiatif Mandara diharapkan mampu memperkokoh kembali kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.