Jumlah individu bergelar jutawan di Inggris mengalami penurunan signifikan, mencapai level terendah dalam hampir dua puluh tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh kebijakan perpajakan yang lebih ketat di bawah pemerintahan Partai Buruh dan tekanan inflasi yang terus membebani perekonomian.
Lonjakan Tarif Pajak dan Inflasi Picu Eksodus
Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri Keir Starmer menerapkan kenaikan tarif pajak, terutama bagi kelompok berpendapatan tinggi. Kebijakan ini, ditambah dengan inflasi yang tinggi, mendorong banyak pengusaha dan profesional kaya untuk meninggalkan Inggris.
Menteri Bisnis Inggris pada bulan November lalu telah menyuarakan kekhawatiran atas migrasi para miliarder, pengusaha, hingga tenaga medis profesional. Ia mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan anggaran yang digagas oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves.
Rencana Pajak Kekayaan 2 Persen
Kekhawatiran semakin memuncak seiring dengan pertimbangan Perdana Menteri Andy Burnham untuk memberlakukan pajak kekayaan sebesar 2 persen terhadap aset di atas 10 juta poundsterling, atau setara dengan sekitar Rp 241,4 miliar. Langkah ini dipandang sebagai faktor tambahan yang mempercepat arus kepindahan orang-orang superkaya dari Inggris.
Para analis ekonomi mencatat bahwa kombinasi antara kenaikan pajak dan ketidakpastian kebijakan telah menurunkan daya tarik Inggris sebagai destinasi bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi. Banyak dari mereka yang memilih untuk pindah ke negara-negara dengan beban pajak lebih ringan, seperti Swiss, Singapura, atau Uni Emirat Arab.
Dampak Terhadap Perekonomian
Eksodus jutawan ini tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak, tetapi juga pada investasi dan lapangan kerja. Para pengusaha yang meninggalkan Inggris sering kali membawa serta bisnis dan modal mereka, sehingga mengurangi aktivitas ekonomi domestik.
Data menunjukkan bahwa jumlah jutawan di Inggris kini berada di bawah 3,5 juta orang, terendah sejak tahun 2005. Penurunan ini terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, namun akselerasi terjadi setelah penerapan kebijakan pajak baru.
Pemerintah Inggris sendiri belum memberikan tanggapan resmi mengenai rencana pajak kekayaan tersebut. Namun, sejumlah kalangan bisnis mendesak agar kebijakan perpajakan lebih stabil dan ramah investasi untuk menghentikan gelombang migrasi ini.
