Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengakui baru lima dari total 19 kapal penumpang milik Pemprov DKI yang saat ini bisa dioperasikan untuk melayani masyarakat Kepulauan Seribu. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama nakhoda dan anak buah kapal (ABK). Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Penyebab Minimnya Kapal Beroperasi
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat 19 kapal yang dinyatakan layak beroperasi. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat melayani penumpang setiap hari. "Yang beroperasi saat ini untuk kapal penumpang sebenarnya total yang layak beroperasi ada 19. Namun yang bisa dioperasikan hanya lima kapal untuk jalur 1, 2, 3, dan 4, ditambah satu kapal wisata. Ada juga satu kapal sekolah, tetapi bukan kapal layanan penumpang masyarakat," kata Budi.
Menurutnya, minimnya jumlah kapal yang beroperasi bukan disebabkan kondisi armada, melainkan keterbatasan personel yang memiliki kompetensi sebagai nakhoda maupun ABK. "Kenapa kita tidak bisa maksimalkan seluruhnya? Karena keterbatasan SDM. Ini yang akhirnya membuat kita tidak bisa maksimal," ujarnya.
Insiden Kecelakaan dan Gaji Nakhoda
Budi juga mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menangani kecelakaan kapal yang terjadi sehari sebelumnya. Dalam insiden itu, sebanyak 20 penumpang berhasil dievakuasi ke Pulau Lancang sebelum dipulangkan keesokan harinya. Kejadian ini semakin menyoroti urgensi peningkatan layanan transportasi laut di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Budi mengakui gaji nakhoda di lingkungan Dishub DKI masih jauh di bawah nakhoda di sektor lain sehingga kurang diminati. "Kondisi nakhoda juga saat ini gajinya masih sangat standar, tidak seperti nakhoda yang lainnya. Ini juga yang membuat mereka enggan," lanjutnya. Rendahnya gaji menjadi faktor utama sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi khusus.
Usulan Penambahan Personel
Karena itu, Dishub DKI mengusulkan adanya penambahan personel Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) khusus nakhoda dan ABK agar seluruh kapal yang telah layak operasi dapat dimanfaatkan. "Kalau diizinkan, kita bisa ada penambahan PJLP agar 19 kapal ini benar-benar bisa dimaksimalkan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Pulau Seribu. Memang tuntutan masyarakat agar kapal Pemprov yang beroperasi bisa diperbanyak," tuturnya.
Ketimpangan Layanan dengan Kapal Tradisional
Budi menambahkan, saat ini kapal milik Pemprov DKI baru mampu melayani sekitar 9,5% kebutuhan angkutan penumpang menuju Kepulauan Seribu. Sementara mayoritas penumpang masih bergantung pada kapal-kapal tradisional. "Kalau dibandingkan biaya, sebenarnya kapal kita lebih murah. Namun karena keterbatasan SDM, kapasitas layanan kita masih jauh dibanding kapal tradisional," imbuhnya. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara potensi armada yang ada dengan realitas layanan di lapangan.
Tanggapan Komisi B DPRD DKI
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai persoalan utama memang berada pada kekurangan nakhoda yang memiliki sertifikasi khusus. Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian Pemprov DKI. "Jadi memang concern kita ini masalah nakhodanya? Karena dia punya keahlian khusus, ada sertifikasinya. Ini yang memang dibutuhkan," ujar Nova. Ia berharap ada langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan SDM agar layanan kapal penumpang dapat ditingkatkan secara signifikan.
Hingga saat ini, warga Kepulauan Seribu masih harus mengandalkan kapal tradisional yang biayanya relatif lebih mahal. Dengan hanya 9,5% kebutuhan terpenuhi oleh kapal Pemprov, sebagian besar perjalanan warga bergantung pada operator swasta. Dishub DKI berkomitmen untuk terus mengupayakan penambahan SDM agar seluruh armada yang layak dapat beroperasi penuh, sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi laut yang lebih terjangkau dan andal.
