Kepercayaan Pengusaha sebagai Modal Utama
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kepercayaan dari para pelaku bisnis menjadi kunci utama dalam pembiayaan proyek-proyek strategis di ibu kota. Dalam acara silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta pada Kamis (30/7/2026), Pramono menjelaskan bahwa banyak proyek kini dapat berjalan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Banyak orang yang menanyakan ke saya, ‘Kenapa kok KLB bisa?’ Ya karena ada trust. Karena ada kepercayaan dari para pelaku bisnis,” ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa kepercayaan tersebut memungkinkan Pemprov DKI untuk mengajak pihak swasta membiayai sejumlah proyek ruang publik dan infrastruktur melalui skema creative financing, seperti Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan kerja sama swasta.
Contoh Proyek Swasta: Taman Semanggi
Salah satu contoh konkret yang disebut Pramono adalah revitalisasi Taman Semanggi yang menelan anggaran sekitar Rp 135 miliar. Proyek itu sepenuhnya dibiayai oleh mitra swasta tanpa menggunakan APBD. “Contohnya Semanggi. Namanya tetap Taman Semanggi, hanya ditambah by nama perusahaan. Dengan begitu saja itu sudah bayar Rp 135 miliar dan akan mengubah wajah Taman Semanggi,” katanya.
Selain Taman Semanggi, Pramono juga menyebut pembangunan terowongan pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Bundaran HI dengan jaringan MRT. Proyek tersebut juga dibiayai di luar APBD. Begitu pula pembangunan jalur pedestrian tapak di kawasan Dukuh Atas yang akan mengintegrasikan enam moda transportasi, yaitu LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Kereta Bandara, TransJakarta BRT, dan layanan TransJakarta. Proyek senilai sekitar Rp 350 miliar itu juga menggunakan skema pendanaan alternatif.
Pendanaan Alternatif: Naming Rights dan Pajak
Pramono menjelaskan bahwa strategi creative financing juga diterapkan melalui pemberian hak penamaan (naming rights) pada sejumlah fasilitas publik, termasuk halte TransJakarta. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mengurangi beban APBD, tetapi juga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. “Maka kalau diperhatikan, sekarang ini hampir semua halte ada namanya. Begitu halte ada namanya, apakah Cimory atau apa pun, ada pajak bagi Pemda DKI Jakarta,” tuturnya.
Dengan demikian, Pemprov DKI dapat tetap menjalankan pembangunan infrastruktur tanpa mengganggu anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Pramono menegaskan, “APBD-nya untuk apa? Untuk KJP, KJMU, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial.”
Tantangan Pemotongan DBH
Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Pramono mengungkapkan bahwa DKI Jakarta mengalami pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun. Dengan adanya skema creative financing, Pemprov DKI dapat tetap menjaga laju pembangunan tanpa harus mengorbankan program prioritas bagi warga.
Ke depan, Pramono berencana terus mengembangkan pola kemitraan dengan swasta untuk berbagai proyek strategis lainnya. Ia optimistis bahwa kepercayaan yang sudah terbangun akan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun Jakarta yang lebih modern dan inklusif.
