Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa transisi energi merupakan langkah strategis jangka panjang yang tidak boleh hanya dipandang sebagai respons terhadap gejolak geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kuncinya di forum Ekoniklim 2026 yang digelar CNBC Indonesia bersama Climate Policy Initiative (CPI) di Wisma Habibie-Ainun, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).
Transisi Energi Sebagai Kebutuhan Strategis
Menurut Eddy, transisi energi harus dipahami sebagai kebutuhan mendasar untuk memperkuat ketahanan energi nasional, menjaga daya saing ekonomi, dan melindungi Indonesia dari dampak krisis iklim. Ia menekankan bahwa konflik geopolitik hanyalah pengingat akan kerentanan sistem energi global, namun transisi energi tetap menjadi keniscayaan terlepas dari ada atau tidaknya konflik.
“Konflik di Timur Tengah memang mengingatkan kita betapa rentannya sistem energi global terhadap gejolak geopolitik. Namun saya ingin menegaskan bahwa ada atau tidak ada konflik geopolitik, transisi energi adalah kebutuhan sekaligus keniscayaan bagi Indonesia,” ujar Eddy.
Ia menambahkan bahwa konflik bisa mereda, tetapi kebutuhan untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh, bersih, dan kompetitif akan selalu ada. Eddy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN, mengkritik pendekatan yang terlalu reaktif terhadap krisis energi jangka pendek.
Potensi Besar Energi Terbarukan Indonesia
Eddy menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama ekonomi hijau dunia. Potensi energi baru terbarukan (EBT) mencapai sekitar 3.600 gigawatt (GW), didukung oleh cadangan hutan, gambut, dan mangrove terbesar di dunia. Selain itu, potensi pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) serta ekonomi karbon mampu menarik investasi besar.
Namun, hingga saat ini, pemanfaatan potensi EBT masih sangat kecil dibandingkan total kapasitas yang dimiliki. Eddy mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi antara ketahanan energi dan transisi energi. “Negara yang terlalu bergantung pada energi fosil akan selalu rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian geopolitik. Transisi energi yang dirancang secara bertahap dengan perencanaan matang adalah fondasi ketahanan energi jangka panjang,” tegasnya.
Pentingnya Keseimbangan dalam Transisi Energi
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ketersediaan energi, keterjangkauan harga, dan keandalan sistem kelistrikan. Proses transisi harus berlangsung secara adil tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Indonesia harus menjaga keseimbangan antara aspek ketersediaan energi, keterjangkauan harga, dan keandalan sistem kelistrikan, sehingga proses transisi berlangsung secara adil tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Forum Ekoniklim 2026 ini menjadi ajang diskusi para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret dalam percepatan transisi energi di Indonesia. Eddy berharap kebijakan energi ke depan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berdasar visi jangka panjang hingga 2045, 2060, dan seterusnya, sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto.
