Ketua PP Muhammadiyah Tegaskan: Perbedaan Lebaran Bukan Alasan untuk Tidak Taat Pemerintah
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, melaksanakan salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan pandangannya mengenai perbedaan penetapan hari raya antara organisasinya dan pemerintah.
Muhadjir memandang bahwa perbedaan dalam menetapkan 1 Syawal 1447 H antara Muhammadiyah dan pemerintah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan. Menurutnya, baik pemerintah maupun Muhammadiyah sama-sama memiliki argumen yang kuat, dengan perbedaan utama terletak pada metode yang digunakan.
Metode Hisab yang Berbeda
Muhammadiyah menggunakan metode tajdid baru atau hasil kajian pembaharuan, yaitu Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Dalam metode ini, keberadaan hilal tidak hanya diukur di wilayah tertentu, tetapi berlaku untuk seluruh dunia. Muhadjir menjelaskan bahwa KHGT telah diratifikasi oleh lebih dari 10 negara dan diberlakukan oleh Muhammadiyah sejak Juni 2025.
"Itulah perbedaannya antara wujudul hilal yang lama yang terbatas untuk Indonesia, sekarang wujudul hilal itu berlaku untuk seluruh dunia," ujar Muhadjir, yang juga menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji.
Penekanan pada Ketaatan kepada Pemerintah
Muhadjir menekankan bahwa meskipun ada perbedaan dalam penetapan 1 Syawal, umat muslim tetap merupakan satu kesatuan dalam mendukung pemerintah. Dia mengklarifikasi bahwa ketaatan kepada pemerintah tidak harus berarti merayakan Lebaran pada hari yang sama.
"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda, dan jangan diinterpretasikan yang penting, yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama. Jadi baik yang lebaran hari ini maupun besok, itu sama-sama taat kepada pemerintah. Ini yang harus kita tekankan," kata Muhadjir di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat.
Diketahui, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, berdasarkan keputusan sidang isbat yang digelar pada Kamis, 19 Maret 2026.
Suasana Salat Idulfitri di Lokasi Muhammadiyah
Ribuan jemaah Muhammadiyah memadati pelaksanaan Salat Idulfitri di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat pagi. Halaman gedung penuh dengan jamaah, sehingga sebagian jemaah harus membuka saf tambahan hingga ke ruas jalan raya.
Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain:
- Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Kebudayaan dan Manusia (PMK) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah
- Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla
Antusiasme serupa terlihat di Masjid Baitusy Syifa, RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, di mana jemaah membludak hingga meluber ke area luar masjid. Shinta (33), salah satu jemaah, menceritakan bahwa petugas aktif membantu mengisi saf, dan jemaah laki-laki bahkan memanfaatkan trotoar untuk melanjutkan saf ke depan agar seluruh peserta dapat mengikuti salat berjamaah dengan tertib.
"Ini jemaah total ramai banget, saf sampai ke jalan raya. Trotoar aman, jadi bisa dipakai jemaah pria untuk maju," ujar Shinta.
Salma (25) berbagi cerita spesialnya. Dia merasa gembira dan bersyukur dapat melaksanakan Salat Idul Fitri tahun ini dengan lancar dan penuh kekhidmatan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Momen ini menjadi lebih spesial karena dia bisa melaksanakan salat bersama suaminya.
"Alhamdulillah lebih spesial karena sekarang lebarannya, salatnya, sudah bareng sama suami. InsyaAllah berkah dan sehat selalu," kata Salma.
Dengan penjelasan ini, Muhadjir Effendy berharap masyarakat memahami bahwa perbedaan dalam merayakan Idulfitri tidak mengurangi semangat persatuan dan ketaatan kepada pemerintah, sebagai bagian dari kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia.
