Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk menggelar ulang babak final lomba cerdas cermat antar SMA di Kalimantan Barat menyusul polemik penjurian yang viral dan menuai sorotan publik. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di kompleks parlemen pada Rabu (23/5). Muzani menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus tersebut.
Keputusan Gelar Ulang Final
“Lomba cerdas cermat (LCC) di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang,” ujar Muzani. Namun, ia belum merinci jadwal pasti pelaksanaan ulang lomba tersebut. MPR memastikan bahwa acara akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, Muzani mengungkapkan bahwa dalam final ulang nanti, juri akan dipilih secara independen dari luar Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR. Para juri akan diambil dari unsur akademisi di wilayah Kalimantan Barat. “Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen,” tegasnya.
Kronologi Kontroversi Penjurian
Insiden viral yang memicu keputusan ini terjadi dalam final lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat. Saat sesi pertanyaan rebutan, dewan juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari regu B dan regu C. Pembawa acara melontarkan pertanyaan: “Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” tanya pembawa acara, seperti dikutip dari YouTube MPR pada Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang lebih dulu menekan bel menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita, yang bertindak sebagai dewan juri, memberikan nilai minus 5 atau menyatakan jawaban Grup C salah. Pertanyaan kemudian dilemparkan ke regu B, yang memberikan jawaban serupa. Kali ini, juri memberikan nilai 10 poin atau membenarkan jawaban mereka. Salah satu peserta dari regu C langsung memprotes dengan ekspresi bingung karena jawaban yang sama dinilai berbeda.
Dyastasita tetap pada pendiriannya dengan alasan bahwa jawaban regu C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Grup C kembali memprotes, menegaskan bahwa jawaban awal mereka telah menyertakan DPD. Namun, Dyastasita tidak mengubah keputusannya. Sementara itu, dewan juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni, justru meminta peserta untuk memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.
Permintaan Maaf dan Evaluasi
MPR kemudian menyampaikan permintaan maaf atas viralnya keputusan dewan juri tersebut. Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri dan sistem lomba. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Abcandra dalam keterangannya pada Selasa (12/5). Sebagai tindak lanjut, MPR juga menonaktifkan juri dan pembawa acara yang terlibat dalam kontroversi tersebut.
