DPR Usulkan Rute Haji Lewat Afrika Jika Konflik Timur Tengah Meningkat
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan pemerintah untuk segera menyiapkan skenario rute penerbangan haji alternatif melalui wilayah Afrika. Usulan ini muncul sebagai antisipasi jika eskalasi konflik di Timur Tengah terus meningkat dan mengancam keamanan perjalanan jemaah.
Alternatif Rute untuk Hindari Wilayah Konflik
Marwan menegaskan bahwa opsi rute melalui Afrika perlu dipertimbangkan serius untuk menghindari wilayah-wilayah yang rawan konflik. "Tidak mungkin jemaah berlama-lama menunggu diberangkatkan. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika," kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan skenario teknisnya: "Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah, ya pokoknya arah Afrika baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan." Namun, Marwan mengingatkan bahwa rute ini pun tidak bisa melewati wilayah tertentu seperti Yaman yang selama ini sudah dihindari karena situasi keamanannya tidak stabil.
Koordinasi Intensif dengan Berbagai Pihak
Menurut Marwan, pemerintah perlu berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario ini, termasuk:
- Maskapai penerbangan
- Penyedia layanan haji lainnya
- Lembaga pengelola dana haji
"Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna," ujarnya.
Potensi Kenaikan Biaya Operasional
Perubahan rute penerbangan ini berpotensi membuat biaya operasional haji meningkat secara signifikan. "Saya kira ada ya (biaya meningkat), karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam, atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute itu memang memutar," jelas Marwan.
Dia menambahkan bahwa lembaga pengelola dana haji memiliki keterbatasan untuk menutup lonjakan biaya tersebut. "Kalau umpamanya anggarannya membengkak, kita harus berunding lagi dibebankan ke siapa? Saya kira keuangan BPKH untuk menutup atau katakanlah menalangi, saya kira mereka nggak berkemampuan untuk itu," ungkapnya.
Perlunya Pembahasan Ulang Pembiayaan
Marwan menekankan bahwa pemerintah perlu membahas kembali sumber pembiayaannya agar tidak membebani jemaah jika biaya operasional haji meningkat akibat perubahan rute. "Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang nih berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak," sambungnya.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan keuangan lembaga pengelola dana haji terbatas hanya untuk sekali perjalanan haji. "Kalau dihabiskan saya kira akan problem di haji kita akan datang," tegas Marwan, menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk menghadapi kemungkinan skenario terburuk ini.
