DPR Desak Pemerintah Siapkan Berbagai Skenario Penyelenggaraan Haji 2026
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang secara tegas meminta pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di tengah eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Marwan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026.
Opsi Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji
Marwan Dasopang menjelaskan bahwa salah satu opsi yang perlu disiapkan pemerintah adalah kemungkinan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali jika situasi keamanan di Arab Saudi dinilai tidak memungkinkan.
"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat," ujar Marwan dengan nada serius.
Politisi tersebut menambahkan bahwa jika skenario pembatalan pemberangkatan haji benar-benar terjadi, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang sudah dibayarkan oleh calon jemaah tidak hilang begitu saja.
Perlindungan Dana Jemaah dan Negosiasi dengan Penyedia Layanan
"Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah, supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah itu tidak hilang semua," tegas Marwan.
Dia mendorong pemerintah untuk segera melakukan negosiasi intensif dengan berbagai penyedia layanan haji guna membahas kemungkinan skenario pembatalan atau penundaan pemberangkatan jemaah. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak finansial ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia.
Skenario Jika Jemaah Sudah Berangkat ke Arab Saudi
Di sisi lain, Marwan juga menyoroti kemungkinan skenario lain di mana jemaah haji sudah berangkat ke Arab Saudi, namun ternyata saat tiba di sana terjadi peningkatan eskalasi konflik yang memaksa perlu adanya skenario kepulangan darurat.
"(Misal) posisinya aman, umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana nggak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda, meningkat lagi," paparnya.
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan skema penanganan yang komprehensif tanpa membebani jemaah dengan biaya tambahan yang tidak terduga. Dia meminta pemerintah melakukan kajian ulang menyeluruh mengenai berbagai kemungkinan ini.
"Pertama, menghitung cost yang harus ditanggung oleh jemaah, dan tentu jemaah tidak mungkin dibebani. Itu harus dikaji ulang cara menempatkan jemaah di Saudi," jelas Marwan dengan detail.
Harapan Ibadah Haji Tetap Berlangsung dan Situasi Umrah
Marwan mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada maklumat resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait pembatalan penyelenggaraan haji tahun 2026. Menurutnya, Indonesia masih memiliki harapan bahwa ibadah haji tetap dapat terlaksana tahun ini.
"Tidak ada mengasih maklumat, tetapi tidak ada yang membatalkan. Jadi sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji. Nah, kalau dulu kan ada maklumat COVID, kita tidak haji kan, kalau ini belum. Jadi kita masih ada harapan masih berhaji," tuturnya dengan optimisme yang hati-hati.
Sementara itu, mengenai pelaksanaan ibadah umrah, Marwan menyebut bahwa pemerintah sebelumnya telah mengimbau calon jemaah yang belum berangkat agar menunda perjalanan mereka. Sedangkan bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, mereka harus mengikuti arahan dan petunjuk dari pemerintah setempat.
Penerbangan Umrah Masih Berlangsung dan Perlunya Langkah Konkret
Namun Marwan mencatat bahwa penerbangan jemaah umrah masih terus berlangsung hingga saat ini. Dia mengungkapkan bahwa penerbangan jemaah umrah dilakukan oleh sejumlah maskapai penerbangan ternama seperti Lion Air, Garuda Indonesia, dan Saudia.
"Imbauan yang disampaikan pemerintah ini kan pilihan-pilihannya ditentukan bagi jemaah dan pihak penyelenggara. Karena sudah mereka terbangkan setiap hari, eskalasi belum bisa diprediksi seperti apa, mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya," jelasnya dengan nada mendesak.
"Langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa, karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu," sambung Marwan menekankan perlunya koordinasi antar lembaga pemerintah.
Dengan berbagai tantangan keamanan yang dihadapi, DPR melalui Komisi VIII terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dan terukur guna memastikan keselamatan dan kepentingan seluruh jemaah haji dan umrah Indonesia di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang tidak menentu.
