Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menerima penghormatan adat berupa gelar "Saudara Raja Raja Timor" dalam Festival dan Karnaval Gajah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gelar ini dianugerahkan oleh para raja dari sejumlah kerajaan di Pulau Timor, menambah daftar panjang gelar adat yang diterima Jokowi selama dan setelah masa kepemimpinannya.
Sebelumnya, pada akhir Juli 2026, Jokowi juga dianugerahi gelar "Baginda Pemuka Bangsa" oleh Kedatun Keagungan Lampung. Dua gelar dalam sebulan terakhir ini menjadi sorotan publik, namun dianggap sebagai cerminan rekam jejak kepemimpinan yang terus hidup di masyarakat.
Apresiasi Masyarakat Adat atas Pembangunan
Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan bahwa penghormatan dari masyarakat adat di berbagai daerah merupakan bukti bahwa karya seorang pemimpin akan selalu dikenang, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. "Pak Jokowi mungkin sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, tetapi karya dan pengabdiannya masih dirasakan masyarakat. Rakyat selalu memiliki cara untuk menghargai pemimpin yang bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Ahmad Ali, pemberian gelar tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengingat pidato, tetapi juga hasil kerja nyata yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. "Mereka tidak hanya mengingat pidato, tetapi juga mengingat hasil kerja yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Prosesi Adat di Kupang dan Lampung
Di Kupang, prosesi adat berlangsung khidmat. Jokowi menerima tongkat dan kain adat sebagai simbol pengangkatan menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan di Pulau Timor. Para raja yang hadir berasal dari kerajaan Amanatun, Malaka, Amanuban, Mollo, Biboki, Bikomi Nilulat, Amfoang, Kupang, dan Amarasi. Mereka menyatakan bahwa penghormatan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pembangunan yang dirasakan selama kepemimpinan Jokowi, khususnya di NTT.
Sementara itu, Kedatun Keagungan Lampung menganugerahkan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" sebagai penghormatan tertinggi atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia. Gelar tersebut diberikan melalui tradisi muakhi yang melambangkan persaudaraan, penghormatan, dan doa bagi mereka yang berjasa.
Transformasi NTT di Bawah Kepemimpinan Jokowi
Ahmad Ali menyoroti bahwa NTT merupakan salah satu daerah yang mengalami transformasi signifikan selama satu dekade pemerintahan Jokowi. Pembangunan bendungan Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, dan Temef, serta penguatan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, kawasan perbatasan, hingga pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia menjadi bukti nyata perubahan tersebut.
"Selama bertahun-tahun NTT sering dipandang sebagai daerah yang tertinggal. Pak Jokowi mengubah cara pandang itu dengan menghadirkan pembangunan yang nyata dan menempatkan Indonesia Timur sebagai bagian penting dari masa depan bangsa. Itulah mengapa kedatangannya hari ini bukan sekadar kunjungan seorang mantan Presiden, tetapi kunjungan seorang pemimpin yang pernah meninggalkan jejak pembangunan yang masih dirasakan masyarakat," jelas Ahmad Ali.
Daftar Gelar Adat Jokowi
Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah menerima berbagai gelar adat dari kerajaan, kesultanan, dan lembaga adat di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Tuanku Sri Indera Utama Permaisura dari Kesultanan Deli, Datu Sri Setia Amanah Negara dari Lembaga Adat Melayu Riau, Jou Se Ngofa Ngare dari Kesultanan Ternate, Lakina Bhawa Kaelola dari Kesultanan Buton, Pangeran Kencana Paser Buana dari Lembaga Adat Paser, serta Anak Ada' Mappatoba dari masyarakat adat Tana Toraja.
Gelar-gelar tersebut umumnya diberikan sebagai bentuk penghormatan atas perhatian terhadap pembangunan daerah, pelestarian budaya, dan upaya memperkuat persatuan bangsa. Ahmad Ali menilai bahwa rangkaian penghormatan adat yang terus mengalir setelah Jokowi menyelesaikan masa jabatannya menjadi pesan bahwa masyarakat memiliki cara sendiri dalam menilai seorang pemimpin.
"Dalam demokrasi, setiap orang tentu memiliki pandangan politik yang berbeda. Namun ketika pembangunan hadir, akses ekonomi terbuka, infrastruktur berdiri, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, maka itulah karya yang akan terus diingat. Jabatan memiliki batas waktu, tetapi pengabdian yang dirasakan rakyat akan meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang," tutup Ahmad Ali.
