Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong evaluasi besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai belum mencukupi kebutuhan pendidikan. Usulan ini akan dibawa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini masih berproses di DPR.
Golkar Nilai Dana BOS Tak Layak
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menyatakan bahwa berdasarkan kajian partainya, biaya pendidikan yang layak mencapai sekitar Rp18 juta per siswa per tahun. Sementara itu, dana BOS yang saat ini diberikan pemerintah hanya sebesar Rp900 ribu per siswa per tahun.
"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan," ujar Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Sarmuji, angka Rp18 juta merupakan akumulasi dari biaya operasional sekolah, biaya yang ditanggung pendidik, dan biaya yang ditanggung orang tua. Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk meninjau kembali besaran dana BOS agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Usulan Dibahas dalam RUU Sisdiknas
"Tentu kita bisa perdebatkan standar Rp18 juta itu kelayakannya seperti apa. Kita memang memiliki standar yang tinggi, fraksi Partai Golkar," ucap Sarmuji.
Ia menambahkan bahwa usulan evaluasi dana BOS akan disisipkan dalam pembahasan RUU Sisdiknas yang tengah berlangsung di DPR. "Ya nanti kita sisipkan (dalam RUU Sisdiknas). Dan ininya sudah ada sebenarnya, kerangkanya sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas. Tinggal nanti kalau masih perlu ada yang kita sisipkan, kita perkuat, kita akan perkuat di Undang-Undang Sisdiknas tentang komponen biayanya," tuturnya.
Golkar berharap dengan adanya revisi besaran dana BOS, kualitas pendidikan Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Evaluasi ini menjadi salah satu prioritas fraksi dalam pembahasan RUU Sisdiknas.
