Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melontarkan kritik pedas terhadap Jepang yang terus memperkuat militernya. Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Korea Utara, ia menuduh Tokyo telah 'bertransformasi menjadi negara perang' seiring meningkatnya postur militer Jepang di kawasan Pasifik.
Jepang Tinggalkan Status Pasifis
Jepang secara bertahap meninggalkan status pasifisnya pasca Perang Dunia II. Negeri Sakura itu meningkatkan pengeluaran militer, memperkuat pakta pertahanan, dan mengerahkan peluncur rudal ke pulau-pulau terluarnya. Menteri Pertahanan Jepang pada Selasa (4/8/2026) menyatakan bahwa militer perlu ditingkatkan dengan 'rasa urgensi dan krisis', seiring penilaian pemerintah yang memperingatkan meningkatnya ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara.
Ancaman Opsi Militer Tambahan
Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Korea Utara KCNA, Kim Yo Jong menegaskan bahwa 'kepemimpinan Pyongyang akan menyiapkan opsi militer tambahan yang jelas disebabkan oleh transformasi Jepang tersebut'. Ia juga menyebut Jepang sebagai 'negara penjahat perang' yang mempercepat transformasinya menjadi negara perang.
Kim menyoroti uji tembak rudal jelajah jarak jauh Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan Tokyo serta partisipasi Jepang pada Mei lalu dalam latihan militer yang dipimpin AS di Filipina. Baginya, hal itu menjadi bukti dukungan Washington terhadap 'langkah-langkah militer berbahaya' di Pasifik.
Kekhawatiran Serangan Pendahuluan
Kim menilai Tokyo bergerak 'untuk merumuskan kemampuan serangan pendahuluan'. Ia menegaskan, 'Kita tidak akan pernah menjadi pengamat pasif terhadap evolusi militer Jepang yang dapat menimbulkan ancaman serius.' Lebih lanjut, ia memperingatkan, 'Jika keturunan militerisme, yang telah mewarisi gen kelicikan dan agresi, telah merebut senjata mematikan di tangan mereka, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi.'
Latar Belakang Sejarah
Jepang menduduki seluruh Korea sebelum menyerah pada 1945 dalam Perang Dunia II. Setelah itu, semenanjung Korea terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Jepang juga menjadi tuan rumah pangkalan militer AS sejak menyerah dalam perang tersebut. Pada 2025, pengeluaran militer Jepang meningkat 9,7 persen menjadi US$62,2 miliar, setara 1,4 persen dari PDB, tertinggi sejak 1958.
Respons China dan Ketegangan Taiwan
China, sekutu utama Korea Utara, juga menyatakan kekhawatiran atas apa yang mereka sebut 'militerisme baru' Jepang. Hubungan kedua negara memburuk sejak Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, pada November lalu menyebut bahwa tindakan China merebut Taiwan dapat memicu reaksi militer Jepang. Beijing telah lama mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk merebutnya.
