Otoritas Iran mengonfirmasi bahwa militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap pangkalan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di provinsi Gilan, Iran utara, pada Jumat (24/7/2026). Wakil Gubernur Provinsi Gilan, Ali Bagheri, menyatakan bahwa markas besar pasukan angkatan laut IRGC di Zibakenar menjadi sasaran proyektil musuh Amerika, yang merusak beberapa peralatan di kompleks tersebut. Pernyataan ini dikutip oleh kantor berita resmi Iran, IRNA, sebagaimana dilansir AFP.
Trump Kaji Serangan Besar-besaran ke Iran
Presiden AS Donald Trump dilaporkan sedang mengkaji kemungkinan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, yang skalanya disebut bisa melampaui operasi militer sebelumnya, termasuk Operation Epic Fury yang diluncurkan awal tahun ini. Dalam wawancara dengan media AS Axios pada Kamis (23/7), Trump mengaku hampir mengambil keputusan terkait serangan tersebut, namun menegaskan belum ada keputusan final. Middle East Monitor melaporkan hal ini pada Jumat (24/7/2026).
Serangan Balasan Iran dengan Drone
Sebagai respons, militer Iran pada hari Jumat juga mengumumkan telah kembali melancarkan serangan drone terhadap beberapa fasilitas dan pangkalan militer AS di Bahrain dan Yordania. Serangan ini merupakan balasan atas serangan AS terbaru terhadap republik Islam tersebut, mempertegas meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
Trump Kaitkan Kesepakatan Nuklir Arab Saudi dengan Israel
Dalam perkembangan terpisah, Trump secara mengejutkan mengaitkan kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi dengan pengakuan kerajaan tersebut terhadap Israel. Syarat baru ini berpotensi mengacaukan kesepakatan yang baru saja ditandatangani sehari sebelumnya. Pemerintah Saudi telah lama menolak bergabung dengan Perjanjian Abraham bersama Israel. Syarat tersebut tidak disebutkan dalam kesepakatan nuklir sipil yang diumumkan pada Rabu lalu, yang sebelumnya dianggap sebagai kemenangan besar bagi Arab Saudi di tengah perang Trump terhadap program nuklir Iran.
AS Panggil Dubes Malaysia Usai Kebijakan Usir Warga Israel
Departemen Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, untuk meminta penjelasan atas sikap Kuala Lumpur terkait Israel. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa Dubes Shahrul Ikram telah menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri AS bahwa kebijakan Malaysia untuk tidak mengakui Israel bukanlah hal baru. “Itu memang sudah menjadi kebijakan Malaysia sejak lama. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi sikap kami,” tegas Mohamad Hasan dalam pernyataan yang dikutip Bernama pada Kamis (23/7) malam.
Anwar Ibrahim Tegaskan Tak Akan Tunduk pada Tekanan AS
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan akan mempertahankan kebijakan mengusir warga negara Israel dari Malaysia. Menanggapi kemarahan delapan anggota Kongres AS, Anwar menyatakan Malaysia tidak melanggar hukum internasional. “Saya ingin menanggapi para anggota parlemen AS, setidaknya sebagian dari mereka, yang secara tegas menyatakan Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak negara lain,” kata Anwar dalam pernyataannya pada Rabu (22/7), seperti dilansir The Star, Jumat (24/7/2026).
