Dua tahun setelah pemberontakan mahasiswa menggulingkan Sheikh Hasina, Bangladesh justru dilanda kemandekan reformasi. Pemerintahan baru yang dipimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dinilai gagal memenuhi janji-janji perubahan, memicu kekhawatiran akan kemunduran politik di negara tersebut.
Janji Reformasi yang Tak Kunjung Terwujud
Pemberontakan yang meletus pada 2024 berawal dari protes sistem kuota pekerjaan pemerintah. Gelombang demonstrasi itu berubah menjadi gerakan antipemerintah yang luas, menewaskan lebih dari 1.000 orang sebelum akhirnya memaksa Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024.
Pemerintahan sementara di bawah Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, kemudian menyusun "Piagam Juli" sebagai peta jalan reformasi. Dalam referendum Februari 2026, sekitar 70% pemilih menyetujui piagam tersebut, yang mencakup pembatasan masa jabatan perdana menteri, pembentukan majelis tinggi, dan independensi peradilan. BNP memenangkan mayoritas suara dalam pemilu yang digelar bersamaan.
Namun, kritik bermunculan karena BNP tidak kunjung mengimplementasikan reformasi. Ali Riaz, yang memimpin Komisi Reformasi Konstitusi di bawah pemerintahan sementara, menyebut adanya "komitmen terikat waktu" yang diabaikan. "Itu tidak dilakukan," katanya, menyebutnya "sangat disesalkan."
Peraturan Ditolak dan Ketegangan Politik
Pemerintah sementara sempat menerbitkan 133 peraturan pemerintah sebagai bagian dari agenda reformasi. Namun, setelah BNP berkuasa, partai itu menolak mengesahkan 20 di antaranya, termasuk yang berkaitan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC), Komisi Antikorupsi, dan tindak penghilangan paksa.
BNP beralasan perubahan konstitusional harus melalui prosedur legislatif yang semestinya. Salahuddin Ahmed, Menteri Dalam Negeri yang merupakan perwakilan BNP di Komisi Konsensus Nasional, bahkan menyebut perintah pelaksanaan piagam tersebut sebagai "dokumen kebohongan tanpa akhir" di parlemen.
Sebaliknya, Asif Mahmud, juru bicara Partai Warga Nasional (NCP), menuduh BNP "mengkhianati publik" dan membawa negara mundur. "BNP membawa negara ini mundur dengan mencabut peraturan dan reformasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sementara," ujarnya kepada DW.
Penghilangan Paksa yang Kembali Menghantui
Salah satu tuduhan paling serius terhadap era Hasina adalah penghilangan paksa. Komisi bentukan pemerintah sementara menerima 1.913 pengaduan, dan 1.569 di antaranya terverifikasi sebagai kasus penghilangan paksa. Dari yang kembali hidup, sekitar 75% terkait dengan Jamaat-e-Islami dan 22% dengan BNP.
Bangladesh telah menandatangani Konvensi PBB Anti-Penghilangan Paksa pada Agustus 2024. Namun, alih-alih mengesahkan peraturan yang ada, pemerintah yang dipimpin BNP menerbitkan RUU baru pada Juli 2026 yang melemahkan perlindungan hukum dengan mengalihkan kewenangan investigasi dari NHRC ke kepolisian.
Human Rights Watch (HRW) memperingatkan bahwa "mengizinkan polisi untuk menyelidiki penghilangan paksa tidak akan menjamin akuntabilitas dan tidak akan menciptakan efek jera yang diperlukan." HRW juga mengutip dugaan penculikan Miraj Sheikh pada 21 April sebagai kasus pertama penghilangan pasca-pemberontakan.
Bayang-bayang Hasina dan Masa Depan Politik
Hasina, yang kini dijatuhi hukuman mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan, berencana kembali ke Bangladesh pada Desember mendatang. Ia menyatakan akan menyerahkan diri, namun Jaksa Agung Bangladesh memastikan ia akan ditangkap dan diadili.
Ali Riaz memperingatkan bahwa kembalinya Hasina bisa memicu gangguan stabilitas. "Selama proses persidangan, ia dan para pengikutnya mungkin mencoba mengganggu stabilitas hukum dan ketertiban di Bangladesh demi keuntungan politik," ungkapnya.
Namun, Mohammad Tanzimuddin Khan dari Universitas Dhaka melihat potensi berbeda. Ketegangan seputar kepulangan Hasina bisa membantu "menjalin persatuan politik yang lebih luas di tengah negara yang sangat terbelah ini."
